periskop.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan temuan ribuan masyarakat kelompok ekonomi atas atau desil 10 yang masih menikmati subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Data tersebut menunjukkan penyaluran bantuan pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga perlu pembenahan segera.
"Ada juga orang kaya, paling kaya desil 10 yang masuk PBI. 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI," ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (11/2).
Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru tidak bisa masuk. Kuota PBI yang terbatas sekitar 96,8 juta jiwa menjadi terisi oleh kalangan mampu yang seharusnya bisa membayar iuran secara mandiri.
Pemerintah bersama BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah akan melakukan rekonsiliasi data secara intensif. Proses perapian data ini ditargetkan berjalan selama tiga bulan ke depan.
"Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana," tegasnya.
Budi menjelaskan proses pembersihan data ini memperlihatkan pergerakan besar dalam status kepesertaan. Total terdapat sekitar 11 juta data yang berpindah status dari penerima bantuan menjadi non-PBI atau sebaliknya.
Masih banyak masyarakat di kelompok desil 1 hingga 5 yang belum tercover layanan PBI akibat kuota yang penuh. Perbaikan data menjadi langkah krusial untuk mengakomodasi kelompok rentan yang selama ini belum tersentuh bantuan negara.
Mantan Wakil Menteri BUMN ini menyindir kelompok mampu yang masih membebani anggaran negara. Iuran BPJS kelas 3 yang hanya berkisar puluhan ribu rupiah seharusnya bukan masalah bagi kelompok ekonomi teratas.
"Masa sebulan 42 ribu orang desil 10 gak bisa bayar," sindirnya.
Kelompok masyarakat mampu diharapkan memiliki kesadaran untuk beralih ke jalur mandiri atau berbayar. Hal ini akan membuka ruang bagi warga kurang mampu untuk mendapatkan hak jaminan kesehatan mereka.
"Supaya kursinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu," jelasnya.
Berdasarkan data terpadu, tercatat masih ada sekitar 46,8 juta penduduk di desil 1 hingga 5 yang belum masuk skema PBI. Keterbatasan kuota menjadi kendala utama sehingga akurasi data penerima menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Periode tiga bulan ini akan dimanfaatkan pula untuk sosialisasi kepada masyarakat yang status kepesertaannya berubah. Pemerintah ingin memastikan transisi berjalan lancar dan masyarakat paham alasan perubahan status kepesertaan mereka.
Tinggalkan Komentar
Komentar