periskop.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan ragam langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi krisis kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja. Perhatian ekstra ini merespons langsung kemunculan rentetan kasus kematian anak akibat gangguan mental di berbagai wilayah.
"Dalam tahun 2026 ini sudah ada empat anak yang meninggal. Itu terjadi di NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur dengan usia 11 sampai 14 tahun," ujar Budi saat konferensi pers di Gedung Kemenkes, Jakarta, Senin (9/3).
Fenomena tragis ini rupanya tidak memandang latar belakang status ekonomi. Kasus gangguan mental akut turut menimpa kelompok anak dari keluarga kelas menengah.
"Jadi tidak hanya dari golongan miskin seperti yang terjadi di Ngada. Ada juga yang dari keluarga kelas menengah ke atas. Jadi ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa bisa terjadi pada siapa saja," katanya.
Deteksi dini masalah kejiwaan selama ini kerap mengalami keterlambatan penanganan akibat minimnya jangkauan pemeriksaan. Banyak kasus baru terungkap usai korban mengalami dampak psikologis sangat serius.
"Dulu kesehatan jiwa ini kita tahunya begitu sudah ada dampaknya. Karena kita memang belum melakukan screening secara masif," jelasnya.
Pemerintah kini mulai memperluas cakupan deteksi dini kesehatan mental di lingkungan sekolah. Sebanyak tujuh juta anak telah melewati tahapan pemeriksaan awal dari total target 25 juta siswa.
"Angkanya hampir 10%. Sekitar 4,4% atau 338 ribu anak memiliki gejala cemas atau anxiety disorder. Lalu 363 ribu anak atau sekitar 4,8% memiliki gejala depresi," kata Budi.
Gangguan kesehatan mental anak mencakup kecemasan, depresi, gangguan makan, hingga kelainan perilaku. Dua kondisi paling dominan di lapangan merujuk pada tingkat kecemasan tinggi dan depresi akut.
"Yang paling umum adalah anxiety dan depression. Itu hampir 10% dari hasil screening yang sudah kita lakukan," ujarnya.
Kementerian Kesehatan turut menggencarkan upaya promotif melalui jalur edukasi keluarga dan sekolah. Pola asuh orang tua serta tekanan lingkungan akademik menjadi pemicu utama fluktuasi kondisi mental anak.
"Kalau sudah mau bunuh diri, itu sebenarnya sudah agak terlambat. Karena itu kita harus lebih banyak melakukan pencegahan melalui edukasi kepada orang tua dan guru," kata Budi.
Tenaga pendidik wajib memperluas fokus pantauan melebihi sekadar pencapaian nilai akademik siswa. Guru harus jeli mengamati perubahan drastis perilaku anak didiknya di sekolah.
"Guru harus memperhatikan bukan hanya nilai ujian saja, tapi juga perilaku anak. Kalau mulai menyendiri atau tidak mau bermain dengan teman-temannya, itu bisa menjadi tanda ada masalah seperti perundungan," ujarnya.
Fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas siap memperluas layanan penanganan masalah psikologis. Negara juga membuka akses saluran bantuan darurat bagi masyarakat pencari dukungan moril.
"Anak-anak harus punya ilmu untuk menjaga kesehatan jiwanya. Kalau sudah merasa under pressure, mereka harus tahu apa yang harus dilakukan," kata Budi.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan layanan krisis Sejiwa 119 mencatat angka historis memprihatinkan. Sebanyak 115 anak meninggal akibat bunuh diri sepanjang rentang 2023 hingga 2025.
Mayoritas korban jiwa tersebut berada pada rentang usia 11 hingga 17 tahun. Fakta lapangan ini mendesak penguatan sistem pencegahan dan dukungan psikologis secara lebih luas.
Tinggalkan Komentar
Komentar