Menkes Budi Gunadi: BPJS Gotong Royong, Bukan Asuransi Komersial

periskop.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan BPJS Kesehatan bukan asuransi komersial. Bagi dia, BPJS adalah instrumen gotong royong yang menjamin seluruh peserta mendapat layanan setara, tanpa memandang besaran iuran.

Ia menilai persepsi soal sistem kelas dalam BPJS selama ini keliru arah. Peserta dengan iuran lebih tinggi, menurutnya, tidak seharusnya memperoleh pelayanan yang lebih baik dibanding peserta lainnya.

"Jadi tidak kelas 1 itu kasta Brahmana, kelas 3 itu kasta Sudra. BPJS adalah asuransi gotong royong, ini bukan asuransi komersial. Secara konsep nggak bener, orang yang bayar tinggi lebih dapat service tinggi," kata Budi Gunadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).

Untuk memperkuat argumennya, Budi memakai analogi pajak. Ia menyebut seseorang yang membayar pajak lebih besar tidak lantas mendapat fasilitas publik yang berbeda dari orang yang bayar lebih sedikit.

"Sama kayak orang pajak. Saya bayar pajak lebih tinggi dari sopir saya. Apakah saya dapat jalannya di Jalan Thamrin berbeda dengan sopir saya? Kan tidak. Apakah saya kalau mau jalan-jalan di taman berbeda dengan sopir saya? Kan tidak," ujar Budi.

Karena itu, ia menegaskan selama wacana "kelas" dalam BPJS masih terus digulirkan, konsepnya sudah salah arah. Prinsip keadilan dalam asuransi sosial, menurutnya, justru terletak pada kesempatan yang sama bagi seluruh peserta, kaya maupun miskin.

"Konsep BPJS, asuransi sosial adalah gotong royong. Jadi selama kita masih bicara kelas-kelas, itu salah. Harusnya dia kaya ataupun dia miskin, untuk BPJS sebagai asuransi sosial dia harus mendapatkan layanan yang sama. Unsur equity dan keadilannya ada di sana, itu namanya sebabnya asuransi sosial," sambungnya.

Budi menambahkan, BPJS mengemban fungsi memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan bagi 280 juta warga Indonesia. Ia meminta agar sistem pembedaan kelas ditanggalkan sepenuhnya.

Di tengah rapat, Budi terpaksa meninggalkan ruang sidang lebih awal karena dipanggil ke Istana untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh lalu mempersilakan Budi pergi, seraya meminta Wakil Menteri tetap hadir hingga rapat tuntas.

"Ini adalah konsepnya gotong royong. Orang yang bayar mahal harus mensubsidi orang yang memang bayarnya sedikit dan mendapatkan layanan kesehatan yang sama," pungkas Budi.