Periskop.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meminta agar Pemerintah Pusat turut mencari Solusi, guna mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Pasalnya, salah satu faktor kemacetan disebabkan oleh pembangunan proyek strategis nasional.

"Kemarin, Pak Gubernur baru saja berkirim surat, memohon kepada pemerintah pusat, terutama kementerian yang terkait agar dicari solusinya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Jakarta, Rabu.

Dia memaparkan Pemerintah Pusat memiliki dua proyek di jalan tersebut, sementara Pemprov DKI mempunyai tiga proyek sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan. "Kami punya tiga proyek di situ, pusat punya dua proyek, menjadi lima proyek di satu titik. Memang terjadi kemacetan," kata Rano.

Lebih lanjut, dia mengatakan, berbagai upaya saat ini telah dilakukan guna mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, salah satunya alih fungsi trotoar menjadi jalan. Alih fungsi itu hanya diterapkan di tujuh titik dan bersifat sementara untuk memperluas jalan.

"Kami korbankan trotoar dulu. Bukan semua trotoar, hanya sekitar beberapa meter untuk manuver (pergerakan kendaraan). Tetapi setelah dievaluasi, enggak bisa melakukan pengerjaan trotoar, karena trotoar itu terlalu pendek. Artinya, kolaborasi harus terjadi," tegas Rano.

Sementara itu, upaya lain yang disiapkan Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, yakni mengevaluasi proyek galian, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Paljaya.

Kemudian, memanfaatkan area yang masih tersedia sebagai halte atau parkir sementara, sehingga kendaraan umum tidak menumpuk di pinggir jalan saat menaikkan dan menurunkan penumpang. Selain itu, bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan. 

Jangka Pendek-Menengah

Sebelumnya, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Yustinus Prastowo mengatakan, jajaran Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat terbatas Bersama terkait kemacetan TB Simatupang, Sabtu (23/8).

“Bapak Gubernur Pramono Anung menggelar rapat terbatas guna mendapatkan laporan lapangan yang lengkap, merumuskan solusi, sekaligus memberikan instruksi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Yustinus, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah penanganan jangka pendek dan menengah. Antara lain, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek galian yang tengah berlangsung, seperti proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Perumda Paljaya sepanjang 7 km di Cilandak serta proyek perpipaan Rusun Tanjung Barat sepanjang 4 km.

"Kedua proyek penting ini ditargetkan rampung pada Oktober dan November 2025," ujarnya.

Selain itu, ​​​​​​Pemprov DKI menginstruksikan ​PAM Jaya dan Paljaya untuk mempercepat pekerjaan dengan sistem 24 jam non-stop. Kemudian memperpendek pagar proyek, menempatkan flagman, dan langkah teknis lainnya.

Pemprov DKI, kata dia, juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatur buka-tutup pintu masuk/keluar tol pada jam sibuk guna mengurangi penumpukan kendaraan.

Untuk mengatasi kemacetan di Jalan TB Simatupang, kata Yustinus, Pemprov DKI akan memperkuat koordinasi lapangan secara terpadu antara Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, MRT Jakarta, Transjakarta, dan instansi terkait lainnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, Pemprov DKI juga akan bekerja sama dengan Google dan platform navigasi lain untuk menampilkan informasi terkini mengenai proyek yang berlangsung, sekaligus memberikan rute alternatif bagi pengguna jalan.

Untuk solusi jangka panjang, Pemprov DKI akan mengkaji pembangunan underpass atau flyover di perempatan besar sepanjang Jalan TB Simatupang untuk mengendalikan arus lalu lintas.

"Pemprov DKI Jakarta berharap langkah-langkah ini dapat segera mengurai kemacetan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan di kawasan TB Simatupang," kata Yustinus

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan akibat kemacetan di kawasan TB Simatupang. "Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat untuk beralih ke transportasi umum agar volume kendaraan di jalan dapat berkurang,” tuturnya.

Rekayasa Lalu Lintas

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai, harus ada rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan parah di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, khususnya setiap kali jam sibuk.

"Jalur alternatif itu harus ada rambu-rambunya. Tidak semua jalan bisa dilalui semua kendaraan," kata Khoirudin.

Menurut dia, rekayasa lalu lintas perlu dilakukan di sekitar TB Simatupang dengan memanfaatkan jalan-jalan alternatif, agar kendaraan bisa terurai. Akan tetapi Khoirudin, mengingatkan agar jalur-jalur tersebut harus dilengkapi dengan rambu dan dijaga oleh petugas di persimpangan.

Khoirudin mengatakan, langkah ini penting untuk mencegah masalah baru seperti kendaraan yang terjebak atau justru memperpanjang kemacetan. "Kalau sampai ada yang terjebak, justru akan menimbulkan kemacetan yang lebih panjang," ujarnya.

Ia mengatakan, masalah macet di jalan tersebut muncul akibat tingginya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan saat ada proyek perbaikan. Khoirudin menambahkan bahwa kemacetan bukan hanya merugikan secara sosial, tapi juga berdampak psikologis dan membuat pemborosan bahan bakar.

Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak di lapangan untuk mencari solusi agar lalu lintas bisa lebih lancar.

​Salah satu hal yang paling mendesak, kata dia, adalah kehadiran petugas di lapangan seperti aparat kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satpol PP agar turun bersama-sama untuk mengatur arus lalu lintas.

​"Ketika ada petugas di lapangan, pengguna jalan merasa lebih tenang. Walaupun jalannya lambat, ada giliran yang pasti, jadi tidak suntuk di jalan. Yang penting jangan sampai ada keributan," ucapnya. 

.