Periskop.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B Ade Suherman meminta agar efisiensi anggaran, tidak mengurangi kualitas pelayanan transportasi publik bagi masyarakat.

“Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum, seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka,” ujar Ade di Jakarta, Rabu (8/10). 

Pada 2023, subsidi Public Service Obligation (PSO) untuk TransJakarta sempat dipangkas Rp336 miliar, dari usulan awal sebesar Rp3,9 triliun. Meski demikian, layanan operasional TransJakarta tetap berjalan normal.

Kemudian pada 2024, PT TransJakarta dapat menekan rasio subsidi per pelanggan menjadi hanya Rp9.831 per penumpang. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah armada hingga 4.388 unit dan 235 rute yang melayani seluruh wilayah Jakarta.

Pendapatan non-tiket (non-farebox) juga meningkat signifikan hingga mencapai Rp218,4 miliar, naik 3,5 kali lipat dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Ade menilai capaian tersebut menunjukkan efisiensi dapat dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.

“TransJakarta bisa menjadi contoh bahwa efisiensi bukan berarti pemangkasan layanan. DPRD tetap akan menjalankan fungsi pengawasan agar efisiensi ini tidak berimbas pada kualitas,” jelas Ade.

Standar Pelayanan

Berdasarkan laporan keuangan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD0 DKI Jakarta, aset TransJakarta pada 2024 sebesar Rp7,66 triliun, dengan liabilitas Rp2,80 triliun dan ekuitas Rp4,86 triliun. Total pendapatan usaha pada periode yang sama mencapai Rp4,47 triliun.

Lebih lanjut, Ade pun mengajak masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan transportasi publik, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan subsidi pemerintah yang sudah berjalan.

Dengan kondisi fiskal yang menantang, DPRD DKI Jakarta berkomitmen mendorong Pemerintah Provinsi DKI agar menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.

“Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana mengkaji subsidi transportasi umum, sebagai upaya efisiensi anggaran terkait pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Kendati demikian, dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI belum tentu menaikkan tarif transportasi umum di Jakarta.

“Yang jelas, tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan, ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” ucap Pramono.