Periskop.id - Program Padat Karya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung diserbu pelamar. Hingga Minggu, jumlah pendaftar tercatat mencapai 100 ribu orang, sementara total lowongan yang disiapkan pemerintah hanya 2.843 posisi.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan, sejauh ini Pemprov DKI telah membuka 37 lowongan pekerjaan dalam program tersebut. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi sejak pendaftaran dibuka.
“Sudah dibuka 37 lowongan pekerjaan dan per hari ini ada 100 ribu pendaftar,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi di Jakarta, Minggu (21/6).
Jika dibandingkan dengan total kuota 2.843 lowongan, jumlah 100 ribu pendaftar berarti satu posisi diperebutkan sekitar 35 orang. Angka ini menunjukkan kuatnya kebutuhan masyarakat terhadap peluang kerja sementara, terutama di tengah tekanan ekonomi dan tingginya biaya hidup di Jakarta.
Marulina menjelaskan pendaftaran Program Padat Karya tahap pertama akan ditutup pada 25 dan 26 Juni 2026. Hasil seleksi tahap pertama dijadwalkan diumumkan pada 27 Juni 2026. Pada hari yang sama, Pemprov DKI juga akan membuka pendaftaran tahap kedua.
Program Padat Karya ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga Jakarta. Pemerintah menyiapkan pekerjaan secara bertahap melalui sejumlah perangkat daerah.
Empat perangkat daerah yang membuka kesempatan kerja dalam program ini adalah Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Lingkungan Hidup. Jenis pekerjaan yang dibuka berkaitan dengan pembangunan, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, dan perawatan fasilitas kota.
Bantalan Sosial Sementara
Program ini tidak menggunakan skema pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun Penyedia Jasa Lainnya Perorangan atau PJLP. Peserta bekerja melalui pihak ketiga atau pelaksana pekerjaan pada masing-masing kegiatan.
Dengan model tersebut, Padat Karya diposisikan sebagai bantalan sosial sementara. Program ini diharapkan dapat membantu warga memperoleh penghasilan, sekaligus mendukung pekerjaan lapangan yang berkaitan langsung dengan perawatan kota.
Sebelumnya, Pramono menyebut Pemprov DKI menyiapkan 2.843 lowongan sebagai respons terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan program tersebut diarahkan agar warga tetap memiliki kesempatan bekerja.
“Supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan. Mereka digaji setara dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) di DKI Jakarta ini,” ungkap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta, Jumat.
Besaran upah menjadi salah satu daya tarik utama program ini. Dalam pemberitaan sebelumnya, Pemprov DKI menyebut peserta Padat Karya akan menerima upah setara UMP DKI Jakarta, yakni sekitar Rp5,7 juta per bulan.
Di sisi lain, Pramono juga pernah menjelaskan, Padat Karya bukan program kerja permanen, melainkan proyek bantalan sosial. Karena itu, sasaran utamanya adalah membantu warga yang membutuhkan tambahan penghasilan melalui kegiatan yang bermanfaat bagi kota.
"Namanya juga proyek bantalan sosial, bisa apa aja, mulai dari membantu pasukan-pasukan oranye, PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) dan sebagainya. Intinya, supaya orang bekerja," kata Pramono.
Tingginya jumlah pendaftar juga membuat transparansi seleksi menjadi sorotan. Dengan 100 ribu pendaftar dan kuota yang jauh lebih kecil, proses rekrutmen perlu benar-benar terbuka agar tidak memunculkan kecurigaan publik.
Pramono sebelumnya menegaskan seleksi Padat Karya dilakukan melalui sistem terbuka. Ia memastikan tidak ada ruang untuk titipan orang dalam atau “ordal” dalam proses rekrutmen.
“Nggak, nggak (tidak ada ordal). Kalau ini, karena semua sistemnya sangat terbuka, nggak mungkin (bisa pakai) ordal,” cetus Pramono.
Pemprov DKI juga menegaskan program ini dilakukan secara transparan dan terbuka. Informasi mengenai jenis pekerjaan, lokasi, masa kerja, serta mekanisme pendaftaran disampaikan melalui kanal resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak terjebak informasi palsu.
Dibaca Sebagai Sinyal Ganda
Melalui laman resmi Padat Karya DKI, sejumlah pekerjaan yang tersedia antara lain petugas pembangunan JPO, petugas keamanan, pekerja lapangan, buruh kasar, petugas lalu lintas atau flagman, serta tenaga pendukung lain di perangkat daerah terkait. Masa kerja bervariasi, mulai dari sekitar 41 hari hingga tiga bulan, tergantung kebutuhan kegiatan.
Antusiasme 100 ribu pendaftar dapat dibaca sebagai sinyal ganda. Di satu sisi, program ini mendapat respons besar dari warga. Di sisi lain, angka tersebut memperlihatkan masih besarnya kebutuhan lapangan kerja di Jakarta, termasuk pekerjaan yang bersifat sementara.
Secara ekonomi, Padat Karya dapat membantu menjaga daya beli warga dalam jangka pendek. Ketika warga memperoleh pendapatan, uang tersebut berpotensi kembali berputar di ekonomi lokal, terutama untuk kebutuhan harian seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan kebutuhan rumah tangga.
Namun, program ini tetap perlu dilihat sebagai solusi sementara, bukan jawaban tunggal atas masalah ketenagakerjaan. Jika ingin berdampak lebih panjang, Pemprov DKI perlu menghubungkan program semacam ini dengan pelatihan kerja, sertifikasi keterampilan, akses lowongan permanen, serta penguatan UMKM.
Padat Karya juga perlu dievaluasi dari sisi efektivitas. Pemerintah perlu memastikan pekerjaan yang dilakukan benar-benar memberi manfaat bagi warga dan kota, bukan sekadar menyerap tenaga kerja dalam waktu singkat. Kualitas hasil pekerjaan, ketepatan sasaran penerima, keamanan kerja, dan pembayaran upah harus menjadi bagian dari pengawasan.
Dengan jumlah pelamar yang sangat besar, pengumuman hasil seleksi pada 27 Juni 2026 akan menjadi perhatian publik. Pemprov DKI perlu memastikan proses seleksi mudah dipantau, kriteria jelas, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
Program Padat Karya DKI pada akhirnya menjadi ujian kecil bagi tata kelola bantuan kerja di Jakarta. Jika berjalan transparan dan tepat sasaran, program ini dapat menjadi bantalan sosial yang membantu warga. Namun, jika seleksi tidak jelas, antusiasme 100 ribu pendaftar justru bisa berubah menjadi kekecewaan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar