Periskop.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta awalnya hanya mampu mengalokasikan anggaran rehabilitasi total untuk tujuh dari 22 sekolah yang dinilai tidak layak. Keterbatasan itu dipicu penurunan Dana Bagi Hasil serta kebijakan efisiensi anggaran pada 2026.

Setelah mengevaluasi tingkat kerusakan, Pemprov DKI memutuskan mempercepat penanganan empat sekolah tambahan dengan kondisi paling kritis. Dengan demikian, sebanyak 11 dari 22 sekolah akan ditangani pada 2026, sedangkan sisanya ditargetkan masuk program pembangunan tahun depan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan keputusan awal untuk membatasi rehabilitasi menjadi tujuh lokasi bukan karena sekolah lain dianggap tidak penting, melainkan akibat ruang fiskal yang menyempit.

"Kemarin saya mengadakan rapat, hadir ibu kepala Dinas Pendidikan. Dari 22 yang direncanakan untuk dibangun di tahun 2026 ini, hanya tujuh yang kemudian sudah teralokasi anggarannya. Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya," kata Pramono setelah meninjau SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan, Jumat (24/7).

Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta, seluruh 22 sekolah tersebut telah memperoleh rekomendasi teknis untuk direhabilitasi total. Tujuh lokasi telah masuk pembiayaan APBD tahun jamak 2026–2027, sedangkan empat sekolah lainnya dipercepat karena kondisi bangunannya dinilai paling memprihatinkan.

Pemotongan transfer pusat tekan APBD Jakarta

Keterbatasan anggaran rehabilitasi sekolah tidak terlepas dari penurunan transfer pemerintah pusat. APBD DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun, jauh di bawah rancangan awal yang sempat mencapai sekitar Rp95,3 triliun.

Transfer ke Daerah yang diterima Jakarta turun dari Rp26,14 triliun pada 2025 menjadi Rp11,16 triliun pada 2026. Penurunan terbesar berasal dari alokasi DBH pajak yang berkurang Rp14,79 triliun.

Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemprov DKI tetap mengalokasikan Rp19,75 triliun atau 26,59 persen dari belanja daerah untuk fungsi pendidikan. Angka itu melampaui ketentuan minimal anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Namun, pos khusus rehabilitasi sekolah dan fasilitas pendidikan hanya mencapai Rp126,12 miliar karena anggaran juga harus membiayai KJP Plus, KJMU, serta program sekolah swasta gratis.

Empat sekolah kritis dipercepat

Empat proyek tambahan yang diprioritaskan adalah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, SMAN 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta SDN Papanggo 01 bersama TKN Papanggo 01.

Rincian kebutuhan konstruksinya mencapai Rp48,1 miliar untuk SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Rp67,5 miliar untuk SMAN 102 Jakarta, Rp48,4 miliar untuk SDN Cempaka Putih Barat 03, serta Rp74,1 miliar untuk SDN Papanggo 01 dan TKN Papanggo 01.

Secara keseluruhan, Pemprov DKI memperkirakan kebutuhan penanganan empat sekolah itu sekitar Rp249 miliar. Nilai tersebut tidak hanya mencakup pekerjaan fisik, tetapi juga jasa konsultansi konstruksi serta biaya sewa angkut dan gudang. Pembiayaan akan dioptimalkan melalui APBD Perubahan dan sumber non-APBD, termasuk kompensasi pelampauan nilai Koefisien Lantai Bangunan atau KLB.

Tambahan empat proyek membuat separuh dari 22 sekolah yang direkomendasikan dapat ditangani pada 2026.

"Yang sisanya tentunya segera ditangani di tahun 2027," kata Pramono.

SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dimulai September

Khusus SDN Kebayoran Lama Selatan 09, pembangunan ditargetkan mulai paling lambat September 2026. Sepanjang Agustus, Pemprov DKI akan menyelesaikan penghapusbukuan gedung lama sebagai aset daerah dan menunjuk kontraktor pelaksana.

Sekolah tersebut sebenarnya telah memiliki Detail Engineering Design sejak 2025 dan semula masuk rencana rehabilitasi total tahun jamak 2026–2027. Namun, proyeknya sempat tertunda setelah jumlah lokasi yang memperoleh anggaran dipangkas dari 22 menjadi tujuh.

Pemprov DKI kemudian merancang penggabungan atau regrouping SDN Kebayoran Lama Selatan 09 dengan SDN Kebayoran Lama Selatan 11. Penataan itu membutuhkan anggaran sekitar Rp48,15 miliar dan diarahkan untuk menghasilkan fasilitas pendidikan yang lebih aman serta representatif dalam satu kawasan.

Gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 telah dikosongkan sejak atapnya mengalami kerusakan pada November 2024. Sebanyak 270 siswa dipindahkan ke SDN Kebayoran Lama Selatan 11 dan mengikuti pembelajaran dalam dua sif agar kegiatan pendidikan tetap berjalan.

Untuk mencegah persoalan serupa, Pemprov DKI juga akan membentuk tim inventarisasi kondisi gedung sekolah. Tim tersebut diberi waktu satu bulan untuk memeriksa seluruh bangunan sekolah, memverifikasi status tanah, serta menentukan penanganan berupa rehabilitasi, pembangunan kembali, relokasi, maupun pembelian lahan. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan akan mendampingi Dinas Pendidikan sejak tahap desain hingga pelaksanaan konstruksi.