iklan periskop
Kota

Program Pilah Sampah Jakarta Capai 23,14% hingga Agustus

Gubernur Pramono Anung sebut program pilah sampah Jakarta capai 23,14% hingga awal Agustus, meski perusahaan swasta masih jadi biang pelanggaran.

14 jam yang lalu · 2 mnt baca
pemilihan sampah dari rumah
Ilustrasi pemilihan sampah dari rumah. dok. Periskop.id/ AI generated.
Ukuran teks
Sedang

Periskop.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat program pilah sampah di ibu kota sudah mencapai 23,14% hingga awal Agustus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut capaian itu masih dibayangi kendala di lapangan, terutama dari pihak swasta yang belum memilah sampah dengan baik.

Pramono menjelaskan, pola pengelolaan sampah di Jakarta kini sudah berubah. Dulu seluruh sampah langsung dikirim ke Bantargebang tanpa dipilah, sementara sekarang polanya menjadi pilah-angkut-olah.

"Sampai dengan awal Agustus, pilah sampah di Jakarta sudah 23,14%," kata Pramono saat dijumpai di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Senin (10/8).

Perubahan pola tersebut, menurut Pramono, justru memunculkan celah baru. Ia mengakui masih ada pihak yang menimbun sampah tanpa memilahnya lebih dulu, dan pelaku yang paling sering kedapatan adalah perusahaan swasta yang mendapat orderan dari sektor Horeka (Hotel, Restoran, Kafe).

Pramono menyebutkan, pihaknya telah menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp5 juta bagi perusahaan yang terbukti tidak memilah sampah dengan benar. Jika pelanggaran berulang, ia menegaskan usaha tersebut akan ditutup.

Pemprov DKI, menurut Pramono, juga menempuh berbagai langkah untuk menekan beban sampah secara drastis. Salah satunya dengan mengaktifkan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) dan Bank Sampah di berbagai wilayah Jakarta.

Pramono berharap pada 2028 seluruh sampah di Jakarta bisa terkelola 100%. Optimisme itu, kata dia, didukung rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di ibu kota.

Soal perusahaan yang masih membuang sampah sembarangan, Pramono menegaskan pihaknya kini mengambil langkah lebih tegas dibanding sebelumnya.

"Beberapa kali ada laporan di lapangan, yang sering kali melakukan adalah, mohon maaf, biasanya swasta. Mereka dapat orderan dari Horeka, kemudian menimbun di beberapa tempat sembarangan. Kalau dulu dibiarkan, sekarang saya minta yang seperti ini diumumkan kepada publik nama perusahaannya, dapat sampahnya dari mana, kenapa dibuang ke sana, dan sebagainya," papar Pramono.

Baca berita dan informasi lainnya mengenai Pramono Anung Wibowo, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) dengan mengeklik tautan.

Gimana reaksimu soal berita ini?

Rekomendasi untukmu

Geser →

Komentar (0)

Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.

Belum ada komentar.