periskop.id - Anggota Badan Anggaran DPR Kamrussamad membeberkan data historis depresiasi rupiah selama dua dekade sebagai argumen tuntutan pembenahan kebijakan nilai tukar Bank Indonesia. Tren pelemahan yang konsisten sejak era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo itu, menurutnya, tak bisa lagi diabaikan.
Kamrussamad merinci, sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 SBY, rupiah melemah dari Rp8.000 ke Rp12.000 per dolar AS. Pelemahan berlanjut di era Presiden ke-7 Jokowi, dari Rp12.800 hingga menyentuh Rp15.600 per dolar AS dalam satu dekade berikutnya.
"Depresiasi nilai tukar rupiah konsisten terjadi dalam dua dekade terakhir, di kisaran 26-31%. Berarti kita harus memperbaiki," ujar politisi Partai Gerindra itu dalam rapat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
Data tersebut disampaikan Kamrussamad di tengah pembahasan target nilai tukar 2027 yang disepakati pemerintah dan DPR pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Ironinya, kurs rupiah saat ini sudah melampaui batas atas target itu, yakni menyentuh Rp17.745 per dolar AS berdasarkan data Tradingview.
Anggota Banggar DPR lainnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP, turut mempertanyakan cara BI dalam mencapai target kurs tahun depan. Ia menilai pendekatan yang selama ini dipakai bank sentral lebih condong ke pengendalian gejolak, bukan stabilitas nilai tukar secara fundamental.
"Kemarin disebutkan gejolak itu dikendalikan plus minus 5%. Kalau plus minus 5% berlangsung selama lima tahun, sudah 25% dia terdepresiasi. Kalau 10 tahun [terdepresiasi] 50%. Itulah yang kami lihat kalau dibandingkan nilai tukar rupiah 10 tahun lalu dengan sekarang. Cocok polanya karena BI menggunakan teori mengendalikan gejolak," terang Dolfie.
Karena itu, Dolfie meminta BI memastikan kebijakan moneternya menyelaraskan nilai tukar dengan kondisi fundamental ekonomi. Ia juga mengingatkan, pola pengendalian gejolak yang dipakai BI selama ini selalu meninggalkan pihak yang diuntungkan sekaligus pihak yang dirugikan.
Merespons kritik tersebut, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman menegaskan bank sentral selalu berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar secara menyeluruh. Ia menerangkan, acuan BI dalam menetapkan level kurs adalah nilai fundamental rupiah, yang dihitung berdasarkan neraca pembayaran (transaksi berjalan dan finansial) serta proyeksi pertumbuhan ekonomi.
Dengan dasar itu, target kurs Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS untuk 2027 merupakan cerminan asumsi nilai fundamental rupiah. Aida pun menjelaskan metodologi proyeksinya di forum yang sama.
"Pada saat kami mempunyai asumsi nilai tukar fundamental tadi, tentunya itu berdasarkan berapa kira-kira pertumbuhan proyeksi PDB-nya, berapa current account-nya, berapa financial account-nya. Jadi itu caranya kami dalam melakukan proyeksi ataupun perkiraan nilai tukar fundamental," paparnya.
Aida juga mengakui, dalam praktiknya, persepsi pasar dan berbagai indikator makroekonomi lain turut memengaruhi pergerakan kurs. BI karenanya menetapkan koridor pergerakan nilai tukar sebagai salah satu instrumen penjagaan stabilitas.
"Koridor ini sejalan dengan sistem nilai tukar kita, yaitu yang mengambang terkendali. Ini kami perlukan dalam rangka menjaga bagaimana pergerakan tadi tetap terjaga dan terus sesuai dengan indikator-indikator makroekonomi," pungkasnya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar