Periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat. Jumlah penerima tersebut dilayani 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia.
"Saat ini ada 9.230 SPPG sudah terverifikasi, 8.018 itu sudah operasional dan 1.212 persiapan operasional, kemudian penerima manfaat terdata 29.884.459 orang," kata Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya di Cibubur, Jawa Barat, Kamis (25/9).
Ia juga menjelaskan, data yang masuk ke portal mitra.bgn.go.id hingga pagi ini, ada 32.407 mitra yang mendaftar, 10.920 belum diverifikasi, dan 13.506 yang sudah diverifikasi dan sekarang berada dalam proses persiapan.
"Kemudian 61 (SPPG) itu mereka yang sudah selesai membangun dan menyatakan sudah siap 100%, dan yang sedang disurvei lapangan saat ini, ada 308, lalu yang siap perbuatan berita acara ada 42," ujarnya. .
Dalam melakukan verifikasi mitra SPPG, Sony menegaskan, seluruh prosedur dilakukan secara transparan dan tanpa konflik kepentingan. Seluruh verifikator wajib memeriksa lokasi, sertifikat kepemilikan, hingga survei lapangan untuk memastikan kebersihan hingga kelayakan SPPG yang akan beroperasi.
Ia pun memastikan, semua mitra tahu prosesnya karena langsung terlihat. Sebagai contoh, di dalam pengajuan yang diverifikasi pertama itu alamat.
“Di sistem sudah tertera, kalau disetujui warna hijau, ditolak warna merah, ketika alamat disetujui ya berarti enggak ada masalah, ketika ditolak maka verifikator itu akan memberi keterangan mengapa ditolak," tuturnya.
Ia menegaskan, sistem verifikasi SPPG berlangsung ketat dan harus melalui 10 tahapan. Mulai dari pendaftaran, pembangunan, survei lapangan, penentuan kelayakan, hingga pembuatan akun virtual sebelum dana MBG dapat dicairkan.
Sony menambahkan, sistem pencairan anggaran juga sangat ketat. Pasalnya, dana hanya bisa digunakan jika diusulkan yayasan sebagai maker (pelaku) dan disetujui Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai approver (menyetujui atau menolak), sesuai kebutuhan dan harga pasar yang berlaku.
Sebagai langkah korektif, BGN melakukan reset terhadap usulan yang tidak menunjukkan progres lebih dari 20 hari. Kemudian membuka kanal komplain melalui WhatsApp dengan verifikasi bukti, serta menggelar pertemuan dengan calon mitra di 16 kota untuk memastikan keseriusan pembangunan.
"Kami tengah melakukan reset (rollback) terhadap usulan-usulan yang sudah dalam status proses persiapan. Namun, lebih dari 20 hari tidak ada laporan progres pembangunan SPPG, status usulan dikembalikan ke status verifikasi pengajuan," ujarnya.
Kanal Pengaduan
Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai perlu ada perombakan sistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari hulu ke hilir. Hal ini diperlukan untuk menanggapi kasus keracunan yang terus-menerus terjadi belakangan ini.
"YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir serta audit standar dapur juga standar makanan dalam MBG. Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat," kata Ketua YLKI Niti Emiliana dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Ia pun menekankan pentingnya Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh dan mengedepankan keamanan pangan dalam MBG yang memenuhi beberapa prinsip, keamanan, kesehatan dan keselamatan bagi konsumen.
"YLKI juga mendesak perlu ada pelatihan, standar, dan jaminan kebersihan (hygiene) sanitasi sarana prasarana dapur, termasuk kehalalan food tray (ompreng) harus bisa dijamin. Jika terbukti ompreng tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif untuk ompreng," tuturnya.
Niti melanjutkan, pemerintah juga harus membuka ruang pengaduan masyarakat terhadap Program MBG, sehingga aduan masyarakat bisa menjadi koreksi kebijakan MBG ke masyarakat.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan, pihaknya akan membuka kanal aduan berupa nomor hotline atau WhatsApp yang dapat diakses seluruh masyarakat.
"Kami minta masyarakat juga turut berpartisipasi untuk membantu kami mengawasi, agar kami langsung ambil tindakan supaya enggak terjadi yang seperti ini (keracunan). Kami sedang siapkan beberapa nomor hotline-nya, Insyaallah semoga besok bisa kita umumkan," kata Nanik.
Tinggalkan Komentar
Komentar