Periskop.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, ada sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Sumatra yang terkena bencana hanya memiliki sisa anggaran belanja tak terduga (BTT) yang sangat minim. Di antaranya, hanya memiliki anggaran sebesar Rp2 miliar, Rp1 miliar, bahkan ada yang hanya tersisa Rp750 juta.
Menurut dia, anggaran yang hanya tersisa sedikit yang dimiliki Pemda – Pemda tersebut, karena saat ini sudah akhir tahun. Dia pun sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, yang langsung direspons dengan penyaluran anggaran sebesar Rp4 miliar bagi masing-masing kabupaten terdampak bencana.
"Sangat surprise kami, saya sangat berterima kasih betul atas nama rekan-rekan kepala daerah ya terutama yang 52 kabupaten, ditambah 3 gubernur, karena beliau (Presiden) menyampaikan langsung, bukan Rp2 miliar tapi dibantu Rp4 miliar," kata Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (9/12).
Dia menyampaikan bahwa, uang tersebut diperkirakan akan sampai kepada rekening pemda pada hari ini maupun besok, Rabu (10/12). Untuk mengelola anggaran itu, dia pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah, agar dana tersebut betul-betul dipakai untuk kebutuhan masyarakat yang mengungsi.
"Karena spesifik gitu ya. Masalah kebutuhan perempuan, masalah popok, pampers, kemudian ada yang minta sabun, detergen, sampo, lain-lain itu bisa diambil dari situ. Plus cadangan punya pemerintah daerah sendiri BTT yang masih ada," tuturnya.
Menurut dia, seluruh kepala daerah perlu mempertanggungjawabkan tambahan anggaran dari Presiden tersebut, jangan sampai disalahgunakan. Dia menegaskan anggaran itu harus digunakan hanya untuk kepentingan rakyat.
"Bapak Presiden minta jangan sampai mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan, kesulitan rakyat. Ini sanksinya akan sangat berat, dunia akhirat," tegasn ya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp4 miliar per kabupaten/kota untuk menangani dampak bencana di daerahnya masing-masing. Dana tersebut dikucurkan ke sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diterjang banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025.
Alokasi Rp4 miliar per pemda yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu berawal dari permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengajukan permohonan dukungan anggaran pemerintah pusat kepada 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Hal tersebut diungkapkan Mendagri dalam rapat koordinasi penanganan dampak bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam.
Pengawasan KPK
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah untuk bencana yang terjadi di Pulau Sumatea, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah korsup (koordinasi dan supervisi, red.) atau mungkin pencegahan, untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu terulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan bantuan ya, donasi dari masyarakat,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin.
Menurut Setyo, salah satu alasan KPK berencana melakukan upaya tersebut karena banyaknya kementerian/lembaga yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berdonasi.
“Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya,” tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar