Transmigrasi Akan Sepenuhnya Berdasarkan Permintaan Pemda

periskop.id - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) RI, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa pelaksanaan program transmigrasi saat ini sepenuhnya menyesuaikan permintaan dari pemerintah daerah. Menurutnya, orientasi kebijakan bukan lagi sekadar memindahkan warga dari daerah padat ke wilayah sepi, melainkan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

“Kalau tidak ada permintaan dari daerah, maka tidak ada program pengiriman calon transmigrasi,” ujar Viva Yoga saat dikutip dari Antara, Rabu (17/9).

Ia menjelaskan, konsep transmigrasi yang berlaku sekarang berbeda dengan pola lama. Jika dulu pendekatannya bersifat top down dan sentralistik, kini kebijakan diubah menjadi bottom up dan desentralisasi. Artinya, inisiatif datang dari daerah, bukan dipaksakan oleh pusat.

Perubahan ini, kata Viva Yoga, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Pemerintah pusat tidak lagi menentukan secara sepihak lokasi maupun jumlah calon transmigran. 

“Konsep transmigrasi sekarang sesuai kebutuhan dan kesiapan daerah. Status lahan yang disiapkan harus clear and clean, dan tidak masuk kawasan hutan,” tegasnya.

Selain aspek ekonomi, ia menilai program transmigrasi juga membawa manfaat sosial dan budaya. Pertemuan masyarakat dari berbagai etnis, bahasa, dan adat istiadat dalam satu kawasan permukiman menciptakan akulturasi yang memperkaya keberagaman.

Kondisi ini, lanjutnya, memperkuat toleransi antarumat beragama, menumbuhkan rasa persaudaraan, dan mempererat ikatan sosial antarwarga. 

“Itulah yang menjadi harapan dari Pak Presiden Prabowo, bagaimana menjaga keutuhan bangsa lewat program transmigrasi,” kata Viva Yoga.

Dengan pendekatan baru yang lebih partisipatif, pemerintah berharap transmigrasi tidak hanya menjadi solusi pemerataan penduduk, tetapi juga sarana membangun harmoni sosial.