periskop.id - Ketua Partai Buruh Said Iqbal mengkritik keras rencana impor 105.000 unit mobil pick-up dari India oleh Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) baru di sektor industri otomotif nasional.
Said menyebut, para pekerja dari sejumlah produsen otomotif telah mendatangi Posko Oranye Partai Buruh dan KSPI untuk menyampaikan kekhawatiran mereka.
“Sudah datang anggota KSPI dari karyawan Hino, Isuzu, Toyota, Daihatsu, dan Suzuki. Mereka produsen mobil, khususnya pick-up dan truk. Mereka menyatakan ada potensi terancam PHK karena produksi bisa berkurang akibat impor ini,” ujar Said dalam keterangannya, Selasa (24/2).
Menurutnya, di tengah situasi ketenagakerjaan yang belum pulih, kebijakan impor justru berisiko memperburuk kondisi. Ia merujuk pada data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat sekitar 88 ribu buruh telah terkena PHK. Bahkan, versi KSPI menyebut angka tersebut bisa mendekati 100 ribu orang hingga Februari tahun ini.
“Bagaimana mungkin di tengah PHK di mana-mana, tiba-tiba muncul kebijakan yang berpotensi menambah PHK di industri otomotif? Ini kebijakan apa, di mana rasionalitasnya?” tegasnya.
Iqbal juga menyinggung kasus PHK di PT Pakerin yang disebutnya mencapai 2.500 orang dan masih dalam proses. Dalam situasi tersebut, ia mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran negara untuk mengimpor kendaraan dari luar negeri.
“Uang rakyat Indonesia, uang pajak dalam APBN, kok justru menghidupkan pekerja di negara lain? Di tengah PHK ratusan ribu orang, kenapa bukan industri dalam negeri yang diperkuat?” kata Iqbal.
Ia berpendapat, apabila 105.000 unit pick-up tersebut diproduksi oleh pabrikan di dalam negeri, maka hal itu dapat memperpanjang kontrak kerja dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja Indonesia.
Iqbal menilai, produsen otomotif yang telah lama beroperasi di Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan pick-up tersebut. Menurutnya, persoalan harga dan spesifikasi seharusnya bisa dinegosiasikan.
“Kalau soal harga, tinggal diskusi spesifikasi. Misalnya fitur otomatis dibuat manual supaya harga turun. Dashboard digital bisa disederhanakan. Pemerintah seharusnya bernegosiasi, bukan langsung memilih impor,” ujarnya.
Ia juga mengaitkan kebijakan ini dengan upaya pemerintah menarik investasi asing ke Indonesia. “Capek-capek Presiden mencari investor ke luar negeri, tapi di dalam negeri malah pesanan diberikan ke negara lain. Ini kontradiktif,” katanya.
Karena itu, Partai Buruh mendesak pemerintah menghentikan rencana impor 105.000 unit pick-up tersebut dan memprioritaskan produksi dalam negeri guna melindungi lapangan kerja nasional.
“Kami mendesak setop impor 105.000 pick-up dari India dan berikan kepada produsen dalam negeri. Ini soal keberpihakan pada buruh Indonesia,” ucap Iqbal.
Tinggalkan Komentar
Komentar