periskop.id - Presiden Prabowo Subianto mendorong upaya penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kekhawatiran dampak krisis global. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi BBM.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pentingnya langkah antisipasi menghadapi ketidakpastian global dengan mulai menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, pemerintah perlu bersikap proaktif agar konsumsi energi tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi dunia.
"Tentunya, kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti, kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apa pun terjadi, kita aman, ya. Kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan, perkembangan situasi global, terutama di kawasan Eropa dan Timur Tengah, berpotensi memengaruhi harga BBM dunia. Jika harga energi naik, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor, termasuk harga pangan.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan berbagai langkah pencegahan sejak dini. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan pangan serta mempercepat sejumlah rencana di sektor energi.
Meski begitu, Prabowo menegaskan bahwa upaya penghematan konsumsi BBM tetap menjadi langkah penting yang harus dilakukan untuk menghadapi potensi dampak dari situasi global yang tidak menentu.
Contoh Kebijakan Penghematan Energi dari Pakistan
Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah negara telah lebih dulu mengambil langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) untuk menghadapi gejolak harga energi dunia. Salah satu contoh yang ia soroti adalah kebijakan yang diterapkan oleh Pakistan.
Prabowo menjelaskan bahwa Pakistan menerapkan sejumlah kebijakan penghematan yang mirip dengan masa pandemi Covid-19. Salah satunya adalah penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi 50% pegawai di kantor swasta maupun pemerintahan.
Selain itu, jam kerja juga dipangkas sehingga dalam satu minggu hanya berlangsung selama empat hari.
"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet untuk anggota DPR dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan membantu kelompok paling rentan dan lemah," kata Prabowo.
Tidak hanya itu, Pakistan juga melakukan berbagai langkah penghematan lain, termasuk membatasi penggunaan BBM di seluruh kementerian. Bahkan, sekitar 60% kendaraan milik pemerintah diwajibkan tidak digunakan setiap hari.
"Kemudian, mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," katanya.
Selain penghematan anggaran, pemerintah Pakistan juga mengurangi kegiatan perjalanan dinas serta melarang penggunaan anggaran negara untuk kegiatan pesta atau acara seremonial.
Kebijakan efisiensi ini juga diterapkan di sektor pendidikan, di mana perguruan tinggi diminta menyelenggarakan kegiatan belajar secara daring.
Jadi Bahan Pertimbangan Pemerintah
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya dijadikan contoh yang bisa dipelajari oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi potensi dampak krisis global.
Menurutnya, berbagai langkah penghematan seperti yang dilakukan Pakistan dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah sebelum memutuskan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di dalam negeri.
Target APBN Lebih Seimbang dan Efisien
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih seimbang dan efisien ke depan. Hal ini dilakukan agar keuangan negara tetap terjaga di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti masih adanya potensi kebocoran anggaran serta praktik administrasi yang belum efisien di sejumlah lembaga pemerintahan. Karena itu, pemerintah berupaya melakukan perbaikan sistem agar pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan dan terintegrasi.
Salah satu langkah yang tengah disiapkan pemerintah adalah menyinkronkan sistem pemerintahan melalui pengembangan GovTech yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini dirancang untuk menghubungkan berbagai kementerian dan lembaga dalam satu jaringan digital yang terintegrasi.
"Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua DEN masalah GovTech, sinkronisasi semua K/L menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40% dari pengeluaran kita," ucapnya.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap proses pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif sekaligus meminimalkan potensi kebocoran dalam belanja negara.
Di akhir pidatonya, Prabowo mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tetap waspada terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di tengah situasi global yang tidak menentu, termasuk potensi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
"Kita, walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemungkinan paling jelek. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah, tapi ramalan-ramalan juga banyak mengatakan ini bisa jadi perang yang sangat panjang, perang yang sangat panjang," ucapnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar