Periskop.id - Pemerintah tengah menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum. Hal ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi covid-19.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/3). 

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring. Menko Pratikno menegaskan, kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.

Pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi, yakni penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, pembatasan mobilitas perjalanan dinas.

Kemudian penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran. Untuk menjaga kualitas pendidikan, kata dia, kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka.

Selain itu rapat juga mencatat sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan. Antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa, serta opsi skema pembiayaan alternatif guna mendukung akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan.

Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026. “Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi, akan dirumuskan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan. Termasuk rekomendasi langkah penghematan oleh kementerian dan lembaga terkait.

Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pertimbangkan WFH
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

"Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Presiden menyampaikan bahwa perkembangan situasi global di kawasan Eropa dan Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga BBM. Kenaikan harga energi tersebut dinilai dapat berdampak pada harga pangan sehingga pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah proaktif.

Menurut Presiden, Indonesia telah mengamankan sejumlah kebutuhan pangan mendasar. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki rencana terkait sektor energi yang akan dipercepat pelaksanaannya. Meski begitu, Prabowo menilai penghematan konsumsi BBM tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global.

Menyikapi hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan siap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan energi, di tengah ancaman krisis energi imbas ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan, langkah efisiensi akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penggunaan BBM untuk pembangkit, pemanfaatan gas, hingga evaluasi operasional di setiap kegiatan sektor energi.

“Dari sisi operasional pun akan dilakukan evaluasi secara detail di setiap kegiatan terkait penggunaan energi,” kata Yuliot usai meninjau Fuel Terminal Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (16/3). 

Ia menambahkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan efisiensi energi saat ini masih dalam proses pembahasan. “Juknis ada, lagi dalam proses pembahasan,” ujarnya.