Komisi X DPR Tolak Rencana Sekolah Daring demi Efisiensi Energi

periskop.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana pemerintah untuk mengembalikan kegiatan belajar mengajar ke sistem daring. Kebijakan ini kabarnya direncanakan mulai April 2026 sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional.

Menurut Esti, menjadikan sektor pendidikan sebagai instrumen efisiensi adalah langkah yang perlu dikaji ulang secara mendalam. Belajar dari pengalaman masa pandemi Covid-19, sistem pembelajaran jarak jauh dinilai kurang efektif bagi perkembangan siswa.

"Pembelajaran secara daring pernah kita laksanakan ketika terjadi wabah Covid-19. Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita," ungkap Esti dalam keterangan resminya, Rabu (25/3).

Ia menyoroti berbagai tantangan besar yang muncul, mulai dari penurunan daya serap materi hingga kendala teknologi yang belum merata. Masalah kedisiplinan dan pembentukan karakter anak juga menjadi taruhan jika sekolah tatap muka ditiadakan kembali.

Legislator yang membidangi urusan pendidikan ini secara khusus menyoroti fenomena learning loss. Fenomena tersebut membuat peserta didik cenderung malas belajar dan kehilangan keterikatan dengan lingkungan sekolahnya.

Data pemantauan menunjukkan bahwa kemampuan kognitif pelajar Indonesia mengalami penurunan signifikan pasca kebijakan daring sebelumnya. Selain sisi akademis, aspek psikologis dan kesehatan fisik anak juga ikut terdampak secara negatif.

Esti menekankan bahwa pembentukan kepribadian siswa tidak bisa dilakukan hanya melalui layar monitor.

"Sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter," tegas politisi tersebut.

Ia mendorong pemerintah untuk lebih kreatif dalam mencari solusi alternatif guna menghadapi dampak krisis global. Pendidikan anak bangsa, menurutnya, tidak boleh dikorbankan demi menambal persoalan ekonomi jangka pendek.

Esti meyakini masih banyak sektor lain yang bisa dioptimalkan untuk penghematan tanpa mengganggu hak belajar siswa.

"Pasti masih ada langkah alternatif terbaik untuk mengatasi persoalan perekonomian imbas kemungkinan naiknya harga minyak," tambahnya.

Pemerintah diminta untuk tetap memprioritaskan kualitas intelektual generasi muda di atas segalanya. Penolakan ini menjadi peringatan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak kerugian berkepanjangan bagi masa depan bangsa.