Periskop.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI di wilayah konflik. Hal ini menyusul gugurnya tiga pasukan perdamaian asal Indonesia di Lebanon akibat serangan Israel.

“Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik,” kata dia dalam pidato penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4). 

Evaluasi tersebut, imbuh dia, harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel. “Sesuai dengan standar praktik-praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menuntut kesiapan dari aspek politik, kapasitas dan lingkungan operasi,” tuturnya. 

Puan juga menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan saat melaksanakan misi kemanusiaan di Lebanon.

“Semoga putra-putra terbaik bangsa ini mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Amin,” ujarnya.

DPR RI menegaskan pentingnya pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi yang kredibel bersama PBB, terkait insiden tersebut guna mengungkapkan fakta secara objektif.

“Upaya ini berlandaskan pada prinsip-prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia,” kata dia.

Sebelumnya, Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, personel TNI yang bertugas dalam UNIFIL, gugur akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen UNIFIL Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, pada Minggu (29/3).

Berselang sehari, PBB melaporkan dua anggota UNIFIL asal Indonesia lainnya gugur dalam serangan terhadap konvoi logistik UNIFIL di dekat Bani Hayyan, Lebanon selatan, pada Senin (30/3). Dua prajurit yang gugur itu adalah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan. Selain itu, delapan prajurit TNI juga tercatat terluka saat menjalankan tugas sebagai penjaga perdamaian PBB.

Sidang Darurat DK PBB
Pada Sabtu (18/4), Anadolu kembali melaporkan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan seorang tentara Prancis gugur dan tiga lainnya terluka dalam serangan di Lebanon selatan yang menargetkan UNIFIL. Macron mengatakan Prancis menuntut otoritas Lebanon segera menangkap pihak yang bertanggung jawab dan bekerja sama dengan UNIFIL.

Menurut Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Muhammad Syaroni Rofii, Indonesia dapat mengusulkan sidang darurat Dewan Keamanan PBB, dengan menggandeng Prancis untuk memperkuat lobi multilateral menyusul korban pasukan UNIFIL di Lebanon.

"Indonesia bisa mengajukan sidang darurat DK PBB dengan menggandeng Prancis yang merupakan anggota DK PBB, mengingat pasukan Prancis baru-baru ini juga menjadi korban di Lebanon," tuturnya. 

Menurutnya, Indonesia menggandeng Prancis akan memperkuat pengaruh dan lobi di tingkat multilateral. Untuk membantu menjamin keselamatan personel UNIFIL, katanya, Indonesia perlu menindaklanjuti hasil pertemuan DK PBB pasca meninggalnya sejumlah personel TNI selagi bertugas di Lebanon.

"Selain itu, Indonesia perlu meminta jaminan keamanan dari negara-negara yang memiliki pengaruh di zona konflik, seperti pengaruh Amerika Serikat kepada Israel dalam konflik Lebanon," serunya. 

​​​​​Syaroni juga menekankan perlunya untuk memperkuat mandat UNIFIL guna menghadapi ancaman yang lebih kompleks. "Mandat UNIFIL perlu diperkuat karena sebetulnya mandat mereka sudah berakhir tahun lalu tetapi karena adanya konflik di Timur Tengah membuat penugasan diperpanjang," ungkapnya. 

Ia menambahkan, mandat UNIFIL harus diikuti dengan klausul sanksi bagi negara yang melanggar resolusi DK PBB. "Selama ini negara yang melanggar tidak pernah dihukum karena melakukan serangan terhadap personil UNIFIL dan melanggar resolusi DK PBB," pungkasnya.