periskop.id - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkap rencana Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang untuk menertibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar. SPPG yang dinilai tidak layak bakal disuspen, bahkan berpotensi ditutup.
Rencana tersebut ia ketahui langsung dari percakapannya dengan Nanik. Dudung menerangkan, seluruh SPPG akan dicek ulang guna memastikan kelayakan operasionalnya.
"Masalah SPPG, kemarin saya ketemu dengan Kepala BGN, memang akan dicek ulang. Yang tidak memenuhi syarat, itu nanti akan disuspen. Kalau masalah penutupan, pasti ada hal-hal yang memang tidak standar," ujar Dudung kepada wartawan di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (9/6).
Dudung turut menyampaikan harapannya agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus membaik ke depan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan makanan yang disalurkan lewat program itu benar-benar mengandung gizi yang cukup dan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menegaskan, perbaikan program MBG bukan sekadar target teknis, melainkan juga amanat langsung dari Kepala Negara. Harapan Prabowo soal gizi itulah yang menjadi acuan pelaksanaan program di lapangan, demikian disampaikan Dudung.
"Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik, sehingga MBG ini betul-betul dirasakan dan sesuai harapan Bapak Presiden, bahwa makan bergizi itu betul-betul ada gizinya dan ada peningkatan untuk sumber daya manusia," katanya.
Pernyataan Dudung tersebut muncul sehari setelah Nanik resmi menjabat sebagai Kepala BGN. Prabowo melantik dan mengambil sumpah jabatan Nanik Sudaryati Deyang bersama sejumlah pejabat lainnya di Istana Negara, Senin (8/6).
Turut dilantik pada kesempatan yang sama adalah dua Wakil Kepala BGN, yakni Trenggono dan Agustina Arumsari. Keduanya mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Prabowo dalam satu rangkaian upacara pelantikan.
Prabowo juga melantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal masuk dalam daftar pejabat yang dilantik bersamaan dengan jajaran pimpinan BGN.
Dengan terbentuknya kepemimpinan baru BGN, penertiban SPPG yang tidak sesuai standar disebut menjadi salah satu agenda awal yang segera dijalankan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendongkrak kualitas penyaluran MBG secara menyeluruh.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar