BGN Coret 76 Sekolah di Jawa dari Penerima Makan Bergizi

Periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret puluhan institusi pendidikan di Pulau Jawa dari daftar sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis. Langkah rasionalisasi ini dilakukan guna memastikan intervensi pemenuhan nutrisi negara jatuh ke tangan pihak yang benar-benar membutuhkan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, instansinya tengah gencar memfokuskan ulang alokasi anggaran subsidi makanan. Penyaringan ketat tersebut menyasar sekolah-sekolah yang mayoritas peserta didiknya berasal dari kelompok sosial ekonomi mapan.

"Sampai dengan hari ini tanggal hari ini kami sudah melakukan pendataan dan sudah teridentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan jumlah penerima manfaat 39.352 siswa itu juga akan kami efisienkan," ungkap Agustina dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6).

Ia memaparkan, puluhan institusi pendidikan itu dihapus dari daftar karena para siswanya dinilai sanggup memenuhi kecukupan gizi secara mandiri. Evaluasi kelayakan ini didasarkan pada sejumlah kriteria terukur, termasuk indeks kerentanan wilayah dan tingkat kemampuan finansial keluarga.

"Oleh karena itu tidak membutuhkan intervensi dari pemerintah," tegas Agustina.

Dana negara yang berhasil diselamatkan dari pencoretan tersebut akan langsung dialihkan ke sasaran prioritas. Manajemen merencanakan pergeseran fokus distribusi menuju kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar.

Selain mengincar daerah pelosok, pemerintah juga memprioritaskan asupan untuk kelompok rentan lainnya. Dana hasil efisiensi bakal disalurkan untuk menopang kebutuhan nutrisi ibu hamil, perempuan menyusui, serta balita.

Proses pendataan ulang ini dipastikan tidak akan berhenti pada angka puluhan sekolah. Tim pemantau di lapangan masih terus menggali data terbaru untuk menyaring kelompok masyarakat yang memang pantas mendapatkan jatah makan siang dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

"Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data karena data itu sangat penting untuk menjadi dasar bagi kami membuat kebijakan," jelas Agustina.

Kebijakan rasionalisasi data ini merupakan bagian dari upaya besar perbaikan tata kelola peninggalan manajemen sebelumnya. Evaluasi menyeluruh terus dikebut demi mencegah kebocoran uang rakyat akibat program yang salah sasaran.

"Sekali lagi hal ini kami lakukan agar program makan bergisi gratis ini benar-benar secara efektif diberikan kepada memang yang tepat sasaran dan efisien," pungkasnya.