Periskop.id - Kementerian Sosial bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat program bedah rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menyasar rumah tidak layak huni milik orang tua siswa sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan ekstrem secara lebih menyeluruh.

Melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 rumah tidak layak huni bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat di berbagai daerah. Program ini tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kondisi bangunan, tetapi juga memperkuat ekosistem keluarga prasejahtera agar anak yang bersekolah mendapat dukungan lingkungan rumah yang lebih layak.

Advertisement

Tenaga Ahli Menteri Sosial Fajar WH mengatakan, kerja sama lintas kementerian ini menjadi bagian dari pendekatan pengentasan kemiskinan yang tidak berhenti pada akses pendidikan. Menurut dia, Sekolah Rakyat dirancang sebagai pintu masuk untuk memperbaiki kondisi keluarga secara lebih luas.

"Pendekatan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan seluruh keluarga. Anaknya disekolahkan, orang tuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tidak layak huni direnovasi," ucapnya, Kamis (18/6). 

Program ini menjadi penting karena persoalan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga kualitas tempat tinggal, sanitasi, kepemilikan rumah, dan akses terhadap lingkungan yang sehat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2025 masih mencapai 23,36 juta orang atau 8,25% dari total penduduk. Di sisi lain, akses rumah tangga terhadap hunian layak juga masih menjadi pekerjaan besar, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.

Kementerian PKP sebelumnya mencatat kebutuhan perumahan nasional masih tinggi. Pemerintah bahkan menyebut backlog perumahan nasional mencapai sekitar 26,9 juta rumah. Dalam konteks itu, intervensi bedah rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat menjadi salah satu cara menghubungkan program pendidikan, perlindungan sosial, dan perumahan rakyat dalam satu sasaran keluarga.

Secara nasional, Sekolah Rakyat tercatat tersebar di 166 titik dengan sekitar 14.913 siswa dan 13.942 orang tua. Data tersebut menjadi basis awal untuk menentukan keluarga mana saja yang berpotensi menerima bantuan perbaikan rumah melalui BSPS.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sebelumnya menyataka,n program bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat telah berjalan pada tahun ini.

"Sudah dimulai tahun ini," ujar Maruarar atau disapa Ara di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu.

Ia juga menegaskan program tersebut berasal dari usulan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat. "Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat," lanjutnya. 

Verifikasi Calon Penerima Bantuan
Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur juga menyampaikan, proses verifikasi sebagian calon penerima bantuan telah berjalan. "Sudah, sebagian sudah dimulai," kata Fitrah.

Di Jawa Timur, proses verifikasi faktual kini terus dipercepat. Khusus wilayah Pasuruan, terdapat tiga satuan pendidikan rintisan Sekolah Rakyat yang telah beroperasi, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.

Tim teknis dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan P3KP Jawa 4 bersama pendamping Program Keluarga Harapan dan pihak sekolah turun langsung untuk mengecek kondisi rumah calon penerima bantuan. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik bangunan, sanitasi, kelengkapan administrasi, hingga status kepemilikan lahan.

Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4 Firdiansyah Fatoni mengatakan, proses pengecekan itu perlu dipercepat agar tahapan konstruksi dapat dimulai sesuai rencana.

"Untuk wilayah Kota dan Kabupaten Pasuruan, pemerintah mengalokasikan kuota sebanyak 225 titik rumah berdasarkan usulan resmi dari Kemensos, dimana 11 titik usulan diantaranya telah dinyatakan lolos verifikasi faktual," tuturnya. 

Firdiansyah menambahkan, secara keseluruhan terdapat 1.837 usulan perbaikan rumah tidak layak huni bagi keluarga prasejahtera ekosistem Sekolah Rakyat di Provinsi Jawa Timur. Angka ini menunjukkan Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting dalam pelaksanaan awal program tersebut.

Di Pasuruan, tim gabungan telah mendatangi sejumlah rumah calon penerima bantuan. Beberapa di antaranya adalah hunian milik Lilik Qomariyah di Desa Bajangan, Jirilia di Jajar Kebon, Eko Musidi di Desa Tenggilisrejo, serta rumah Rahmat di Dusun Jajarkebon. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria.

Meski terlihat sebagai program fisik, bedah rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat memiliki dampak sosial yang lebih luas. Rumah layak huni dapat mendukung kesehatan keluarga, memberi ruang belajar yang lebih aman bagi anak, serta mengurangi beban ekonomi keluarga miskin yang selama ini hidup di hunian tidak memadai.

Namun, ketepatan sasaran tetap menjadi tantangan utama. Verifikasi lahan, status kepemilikan rumah, kondisi bangunan, dan validasi data keluarga harus dilakukan hati-hati agar program tidak salah sasaran. Pemerintah juga perlu menyiapkan solusi bagi keluarga siswa yang tinggal di rumah sewa, menumpang, atau belum memiliki lahan sendiri.

Pada 2026, kuota BSPS secara nasional meningkat menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada 2025. Kenaikan kuota ini membuat pengawasan lapangan, integrasi data, dan transparansi penerima bantuan menjadi semakin penting.

Jika berjalan tepat sasaran, kolaborasi Kemensos dan Kementerian PKP ini dapat menjadi contoh pengentasan kemiskinan berbasis keluarga. Anak mendapat akses pendidikan lewat Sekolah Rakyat, orang tua masuk dalam program pemberdayaan, sementara rumah keluarga diperbaiki agar lebih layak huni.

Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi ruang belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga pintu masuk untuk memperbaiki kualitas hidup satu keluarga secara utuh.