Periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) menyisir ulang data titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih tepat sasaran. Langkah itu difokuskan pada wilayah dengan angka stunting tinggi serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Agustina Arumsari mengatakan evaluasi tersebut dilakukan setelah BGN menemukan pola pendirian SPPG sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada kesiapan lokasi pembangunan dapur MBG dibanding kebutuhan gizi di suatu daerah.
"Sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih, daerah yang perlu disasar tidak sih karena ada kondisi tertutup, tidak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut," kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menurut Agustina, kondisi tersebut membuat pemerataan layanan belum sepenuhnya mengacu pada tingkat kebutuhan di setiap wilayah. Karena itu, data lokasi SPPG kini sedang diperiksa kembali agar penempatannya lebih sesuai dengan sasaran penerima manfaat.
Ia menambahkan, BGN juga tengah mencocokkan data penerima manfaat yang saat ini tercatat mencapai 62,7 juta orang. Data tersebut disebut sedang dikelompokkan berdasarkan kategori masyarakat yang paling membutuhkan bantuan.
"Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya," ujar Agustina.
Pembaruan data tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola Program MBG. Langkah itu dilakukan di tengah proses pembenahan setelah sejumlah mantan pimpinan BGN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG 2025-2026 oleh Kejaksaan Agung.
Sebelumnya, Agustina mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran BGN untuk mengkaji ulang sasaran penerima manfaat Program MBG. Menurutnya, arahan itu menitikberatkan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ia menjelaskan, Presiden meminta agar penerima manfaat diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, termasuk kelompok pada desil bawah dan daerah yang memiliki tingkat stunting tinggi.
"Beliau mendengarkan semua masukan dari semua peserta rapat yang hadir tadi, ada usulan yang macam-macam," kata Agustina usai menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).
Menurut Agustina, seluruh masukan terkait pelaksanaan Program MBG akan dikaji lebih dulu sebelum pemerintah menetapkan kebijakan lanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan membuat penyaluran program semakin tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar