Periskop.id – Kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional di bawah Sudaryono diharapkan mempercepat pemerataan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, khususnya Kabupaten Nabire dan daerah lain di Papua Tengah.
Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN, Rabu (22/7). Ia menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Pergantian tersebut sekaligus membuka harapan baru terhadap pembenahan tata kelola dan perluasan jangkauan MBG hingga daerah terpencil.
Koordinator Wilayah BGN Nabire Marsel Asyerem menilai akses geografis yang sulit tidak boleh membuat masyarakat Papua tertinggal dalam memperoleh layanan pemenuhan gizi. Pemerintah pusat perlu menyesuaikan model pelayanan dengan karakter daerah pedalaman, pesisir, pegunungan, dan kepulauan.
"Kami berharap wilayah 3T menjadi prioritas, sehingga tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dalam memperoleh akses terhadap gizi yang baik," kata Marsel di Nabire, Kamis (23/7/2026).
Menurut dia, pemerataan layanan gizi menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan produktif. Program tersebut juga harus menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang membutuhkan intervensi gizi sejak periode awal kehidupan.
MBG Nabire Jangkau 32 Ribu Penerima
Sepanjang semester pertama 2026, pelaksanaan MBG di Kabupaten Nabire telah menjangkau 32.002 penerima manfaat. Jumlah itu terdiri atas 28.113 peserta didik dan 3.889 anggota kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Pelayanan tersebut ditopang 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di Distrik Nabire, Nabire Barat, Teluk Kimi, dan Yaro. Operasionalnya melibatkan sekitar 645 relawan dan tenaga kerja.
Capaian itu menunjukkan layanan MBG mulai berkembang di Nabire. Namun, sebaran SPPG yang masih terkonsentrasi di empat distrik memperlihatkan perlunya perluasan jangkauan menuju permukiman yang lebih jauh dari pusat kota.
Kondisi geografis dan kesinambungan pasokan bahan pangan lokal menjadi tantangan utama. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah, petani, peternak, nelayan, penyedia transportasi, dan masyarakat adat diperlukan agar makanan dapat didistribusikan tepat waktu dengan mutu yang tetap terjaga.
Marsel berharap kepemimpinan baru BGN tidak hanya mempercepat pembangunan dapur, tetapi juga membenahi pengawasan, pengelolaan keuangan, pendataan penerima, serta standar keamanan pangan.
"Kami yakin kepemimpinan baru BGN mampu melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik dan manfaat program dapat dirasakan secara merata," ujarnya.
BGN sebelumnya menetapkan wilayah rawan pangan, daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, dan kawasan dengan masalah gizi sebagai dasar penentuan prioritas pelaksanaan MBG. Pendekatan itu dinilai penting agar perluasan layanan tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi benar-benar mendahulukan kelompok yang paling membutuhkan.
Tantangan Pelayanan MBG di Papua
Ketimpangan pelaksanaan MBG di wilayah Papua masih terlihat. Di Papua Barat, 16 SPPG khusus daerah 3T telah melayani 7.177 peserta didik dan kelompok 3B yang tersebar di enam kabupaten hingga Juni 2026. Sebanyak 24 dapur telah dinilai, tetapi baru 16 yang memperoleh nomor rekening virtual untuk pencairan biaya operasional.
Sementara itu, pelaksanaan MBG di daerah 3T Kabupaten Mimika belum dimulai karena pemerintah daerah dan BGN masih harus memetakan lokasi, akses transportasi, ketersediaan bahan pangan, serta kesiapan dapur.
Sebagian distrik pegunungan di Mimika hanya dapat dijangkau menggunakan pesawat, sedangkan wilayah pesisir memerlukan transportasi laut atau udara. Sebanyak 18 SPPG yang telah beroperasi masih berada di wilayah perkotaan Timika.
Tantangan tersebut memperlihatkan bahwa pola pelayanan di wilayah 3T tidak dapat disamakan dengan kota besar. Jarak antarpenerima, cuaca, ketersediaan listrik dan air bersih, biaya angkut, hingga ketahanan bahan pangan perlu masuk dalam perencanaan.
Petunjuk teknis BGN 2026 menargetkan sekitar 35.270 SPPG beroperasi secara nasional, termasuk 8.270 SPPG di wilayah terpencil. Program ini dalam dokumen tersebut dirancang untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat.
BGN juga memberikan ruang bagi SPPG wilayah terpencil untuk melayani kurang dari 1.000 penerima. Distribusinya dapat menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara, serta makanan bergizi yang lebih tahan lama apabila kondisi wilayah membutuhkannya.
Menurut Marsel, kebijakan pusat akan lebih efektif apabila dibarengi kolaborasi yang kuat di daerah. BGN Nabire menyatakan siap mendukung pendataan, pengawasan dapur, pemanfaatan bahan pangan lokal, dan perluasan pelayanan.
"Kami siap bekerja, berkolaborasi, dan mengawal setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan gizi bagi masyarakat," katanya.
Pergantian pimpinan BGN diharapkan menjadi momentum untuk memastikan MBG tidak hanya berkembang di wilayah dengan infrastruktur memadai. Keberhasilan program juga akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjangkau anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di daerah terpencil dengan layanan yang aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar