Periskop.id - Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah mengusulkan kepada Kementerian Pariwisata, agar promosi destinasi wisata Indonesia dilakukan melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan industri perfilman komersial.
“Tentunya kita perlu adanya promosi pariwisata yang melakukan kolaborasi dengan industri perfilman komersil. Kalau kita melihat berbagai film banyak berlatar pemandangan alam yang indah dari suatu negara, ini harus kita optimalkan, bisa memanfaatkan daerah-daerah,” tuturnya pada rapat Komisi VII DPR RI dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, di Jakarta, yang disiarkan di TVR Parlemen, Rabu (21/1).
Siti menilai banyak film yang memanfaatkan keindahan alam sebagai latar cerita. Menurutnya, hal ini perlu dioptimalkan kembali dengan melibatkan daerah-daerah di Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebagai lokasi perfilman.
Kolaborasi tersebut dinilai tidak hanya berfungsi untuk mengenalkan destinasi wisata, tetapi juga memberikan penguatan bagi daerah agar terdorong. Khususnya dalam membangun wilayahnya seindah mungkin, karena memiliki potensi tersosialisasi secara nasional, bahkan internasional.
Kerja sama dengan industri perfilman, menurut Siti, juga menjadi salah satu promosi yang cukup ampuh dalam mendongkrak pariwisata daerah yang dijadikan set syuting pengambilan gambar film.
“Ini dapat mengenalkan destinasi wisata, juga bisa menjadi (motivasi) penguatan untuk daerah agar mereka membangun daerahnya seindah mungkin. Mereka juga akan merasa tersosialisasikan baik secara nasional, syukur-syukur bisa internasional,” ujar Siti.
Siti berharap ke depan, terdapat kolaborasi yang lebih matang antara Kementerian Pariwisata dan industri perfilman. Ia menyebut pembahasan mengenai perfilman saat ini menjadi momentum yang tepat untuk mengintegrasikan kerja sama tersebut.
Selain kolaborasi dengan perfilman, ia juga menyoroti pentingnya integrasi dan koordinasi pariwisata dengan lembaga-lembaga pengelola pariwisata lainnya, termasuk yang berada di bawah BUMN. Ia pun menekankan, sektor pariwisata di bawah BUMN juga harus terkoordinasi oleh Kementerian Pariwisata agar pengelolaannya terkontrol sesuai undang-undang.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya peran integrasi transportasi terhadap pariwisata, seperti KAI, terutama di daerah yang belum memiliki bandara aktif. Terakhir, ia menekankan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata, khususnya peningkatan kualitas pemandu wisata melalui kemampuan storytelling alias menyampaikan cerita.
Ia mencontohkan Jepang yang mampu menarik wisatawan melalui kekuatan cerita. Ia menilai Indonesia dapat meniru praktik positif tersebut dengan melibatkan SDM yang dimiliki.
Lima Program Unggulan
Sebelumnya, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menetapkan lima program unggulan Kementerian Pariwisata pada 2026. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong pengembangan pariwisata nasional yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Dengan program unggulan, kami masih konsisten mengutamakan peningkatan keselamatan berwisata, desa wisata, program pariwisata berkualitas, dan lainnya sekaligus memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian nasional," kata Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu.
Widiyanti menyampaikan, kelima program unggulan tersebut meliputi peningkatan keselamatan berwisata dan pengembangan desa wisata. Kemudian pariwisata berkualitas, Event by Indonesia, serta Tourism 5.0 yang pada 2026 difokuskan pada penguatan digitalisasi, khususnya perizinan penyelenggaraan event.
Ia menjelaskan,, program peningkatan keselamatan berwisata diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan pelaku pariwisata, khususnya pada aktivitas wisata berisiko tinggi atau wisata ekstrem. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi bagi pemandu wisata guna meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanganan awal situasi darurat.
Sementara itu, pengembangan desa wisata tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah pada 2026. Kemenpar menargetkan penguatan jejaring lebih dari 6.100 desa wisata di seluruh Indonesia, disertai pendampingan bagi desa berpotensi dan masyarakat sadar wisata.
Program ini juga mencakup sertifikasi desa wisata (Sertidewi) serta sertifikasi halal, bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing.
Pada program pariwisata berkualitas, Widiyanti mengatakan pemerintah akan mendorong pengembangan minat khusus seperti gastronomi, bahari (marine), wellness, wastra, serta seni dan desain. Pendekatan ini, kata dia, ditujukan untuk menarik wisatawan dengan daya beli tinggi sekaligus meningkatkan pengeluaran wisatawan.
Sejumlah kegiatan pendukung antara lain Gerakan Wisata Bersih, kurasi daya tarik wisata dan pola perjalanan, serta penguatan program Wonderful Indonesia Gastronomy dan Wonderful Indonesia Wellness.
Adapun melalui program Event by Indonesia, Kementerian Pariwisata menargetkan penyelenggaraan berbagai event berkualitas yang menjadi identitas Indonesia di tingkat global. Program ini mencakup Karisma Event Nusantara, SEABEF, serta berbagai agenda eventnasional dan internasional lainnya.
Guna mendukung keseluruhan program tersebut, Kementerian Pariwisata juga memperkuat bidang sumber daya manusia dan kelembagaan. Widiyanti menyebutkan pihaknya menjalankan pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi dengan target 1.900 peserta yang difasilitasi pemerintah.
Selain itu, Kemenpar juga menargetkan pelatihan SDM pariwisata di aspek soft skills, managerial skills, dan pariwisata berkelanjutan bagi 2.090 orang di 38 provinsi, serta pendidikan vokasi melalui enam politeknik pariwisata dengan target lulusan 2.950 orang.
"Penguatan kualitas SDM dan digitalisasi tata kelola, termasuk perizinan event, menjadi kunci untuk memastikan pengembangan pariwisata nasional yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, dan mampu bersaing di tingkat global," pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar