Periskop.id - Jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan di Papua Selatan menjadi sorotan serius. Pemerintah daerah menyebut angka tersebut sudah mendekati 40 ribu, kondisi yang dinilai berpotensi mengancam masa depan generasi muda di wilayah tersebut.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengungkapkan, data terbaru menunjukkan terdapat 38.732 anak yang tidak bersekolah dan tersebar di empat kabupaten. "Berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) jumlah anak tidak sekolah di Papua Selatan sebanyak 38.732 orang," ujarnya, Kamis (7/5).
Dari total tersebut, Kabupaten Asmat menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 14.623 anak. Disusul Kabupaten Mappi sebanyak 12.445 anak, Merauke 7.511 anak, dan Boven Digoel 4.153 anak.
Data ini menjadi gambaran awal kondisi pendidikan di Papua Selatan yang masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal akses dan pemerataan pendidikan.
"Jadi data awal sudah ada, sekarang tinggal bagaimana kita melakukan validasi atau melakukan pemeriksaan ulang guna mengetahui pasti jumlah anak di Papua Selatan yang tidak sekolah," ujarnya.
Validasi Data
Gubernur pun menekankan pentingnya verifikasi data agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Pemerintah daerah kini tengah melakukan pemetaan dan pendataan ulang untuk memastikan akurasi angka tersebut. "Pendidikan sangat penting bagi kemajuan bangsa, sehingga angka anak tidak sekolah yang hampir mencapai 40 ribu ini harus segera diatasi," ucap Apolo.
Menurutnya, langkah ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih efektif, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Tingginya angka anak tidak sekolah di Papua Selatan sendiri sejalan dengan berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi wilayah timur Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Papua masih berada di bawah rata-rata nasional, terutama pada kelompok usia sekolah menengah. Selain itu, faktor geografis, keterbatasan infrastruktur pendidikan, distribusi tenaga pengajar, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi rendahnya akses pendidikan.
Apolo Safanpo menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. "Karena jika lebih banyak anak-anak yang tidak sekolah, maka ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi Papua Selatan," tuturnya.
Pemerintah berharap melalui lokakarya pendataan dan pemetaan yang sedang berlangsung, seluruh pemangku kepentingan dapat menemukan solusi konkret untuk menekan angka putus sekolah. Sekaligus memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif dan merata di Papua Selatan.
Tinggalkan Komentar
Komentar