Periskop.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Ir. Suharti mengungkapkan masih ada sekitar 2,92 juta anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan. Kelompok usia 16-18 tahun mendominasi angka tersebut.
Suharti memaparkan, mayoritas anak yang tidak melanjutkan pendidikan adalah mereka yang telah menyelesaikan jenjang SMP namun tidak meneruskan ke SMA atau SMK.
"Data terakhir menunjukkan masih ada 2,92 juta anak yang tidak sekolah. Umumnya ada di kelompok usia 16-18 tahun," ujar Suharti dalam acara Peluncuran Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) di Gedung A Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (6/7).
Ia merinci, sejumlah faktor melatarbelakangi kondisi tersebut. Masalah ekonomi dan keterbatasan fisik akibat disabilitas disebut sebagai dua hambatan utama, diikuti persoalan infrastruktur yang belum memadai.
Kondisi gedung sekolah pun menjadi perhatian serius. Tercatat lebih dari 200.000 bangunan sekolah di seluruh Indonesia dalam keadaan rusak, yang berdampak langsung pada kenyamanan dan rasa aman siswa saat belajar.
"Masih banyak yang belum mencapai batas minimal tersebut. Ini tugas yang amat berat dan ini menjadi komitmen Pak Menteri selama pemerintahan beliau, peningkatan kualitas menjadi prioritas utama," kata Suharti.
Keprihatinan Suharti tak berhenti di angka partisipasi sekolah. Mengacu pada data PISA 2022, skor literasi dan numerasi anak Indonesia cenderung merosot sejak 2014 dan masih jauh dari rata-rata negara anggota OECD.
"Hasil asesmen nasional juga menunjukkan baru dua pertiga anak Indonesia yang memenuhi kompetensi literasi dan numerasi minimal. Ini adalah tugas amat berat yang menjadi prioritas utama kementerian," tegasnya.
Untuk menjawab berbagai tantangan itu, Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB). Program ini dirancang menyinergikan kontribusi dari dunia usaha, lembaga CSR, filantropi, organisasi masyarakat, hingga individu agar bantuan lebih tepat sasaran.
Suharti menuturkan, banyak bantuan selama ini tersebar tanpa pemantauan dampak yang menyeluruh. Lewat platform PSPB, Kemendikdasmen menyediakan data dari Dapodik sebagai basis pencocokan antara bantuan yang ditawarkan dengan kebutuhan nyata di lapangan.
"Banyak orang baik, banyak mitra yang ingin membantu tetapi bingung harus mulai dari mana. Melalui platform ini, kami menyediakan data dari Dapodik agar bantuan bisa matching dengan kebutuhan riil di lapangan," jelas Suharti.
Suharti menegaskan, kementerian tidak berperan sebagai pengelola atau pengumpul dana dalam gerakan ini. Kemendikdasmen hanya bertindak sebagai jembatan antara mitra pemberi bantuan dengan penerima manfaat.
"Kami tidak mengumpulkan uang. Sumber daya dikelola langsung oleh mitra dan disalurkan langsung kepada penerima manfaat, baik itu sekolah, guru, maupun siswa. Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas sesuai regulasi yang berlaku," katanya.
Tinggalkan Komentar
Komentar