Kuliah PTN Gratis Dikaji, Pemerintah Hitung Anggaran dan Skema Bertahap

Periskop.id - Pemerintah mulai menghitung kebutuhan anggaran untuk mewujudkan pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN). Sejumlah skema masih dikaji, mulai dari penerapan bagi seluruh mahasiswa hingga pelaksanaan secara bertahap dengan memprioritaskan mahasiswa baru atau kelompok ekonomi rentan.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan, perhitungan tersebut menjadi bagian dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

"Ini yang kami sedang lakukan hitung-hitungan, makanya hari ini ada rapat untuk membicarakan skema-skema, tahapan-tahapan dan lain-lainnya," kata Brian.

Kemdiktisaintek sebelumnya telah menghitung standar kebutuhan pembiayaan per mahasiswa di seluruh PTN. Kajian tersebut mencakup jumlah mahasiswa, kebutuhan masing-masing kampus dan kemampuan pendanaan negara. Hasilnya akan menjadi dasar menentukan apakah kuliah gratis dapat langsung diterapkan secara menyeluruh atau harus dilaksanakan bertahap.

Mahasiswa Baru hingga Desil 4 Jadi Opsi

Brian mengatakan belum ada angka final mengenai kebutuhan dana. Pemerintah masih membandingkan beberapa skenario dengan ruang fiskal yang tersedia. Salah satu kemungkinan adalah memulai kebijakan dari mahasiswa baru. Pilihan lain adalah memprioritaskan mahasiswa yang masuk kategori desil 1-4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 40% terbawah.

"Nanti kita semuanya akan kita exercise mana yang paling fit dengan kondisi fiskal kita, ruang fiskal kita," tuturnya.

Kemdiktisaintek sebelumnya juga menyatakan apabila pembiayaan penuh belum memungkinkan, pemerintah mempertimbangkan tahapan implementasi pada 2027, 2028 hingga 2029.

Brian pada 21 September lalu mengatakan, akan melaporkan kepada presiden hitungan-hitungan kebutuhan untuk dapat menggratiskan seluruh PTN. “Barangkali tentu juga kita akan melihat penahapannya seperti apa, jika memang dapat langsung baik, tapi jika belum memadai atau belum memungkinkan kami juga akan membuat tahapan-tahapannya tahun 2027 bagaimana, 2028, hingga 2029. Ini yang sedang kami lakukan,” tuturnya. 

Data kementerian menunjukkan, lebih dari 28% mahasiswa PTN saat ini telah memperoleh skema afirmasi dengan kontribusi biaya sangat rendah hingga tanpa biaya, sementara dukungan juga diberikan kepada kelompok desil 1-4.

Prabowo Minta Pendidikan Negeri dari SD hingga PTN Gratis

Pembahasan tersebut berawal dari arahan Presiden Prabowo yang disampaikan pada 18 September. "Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis," kata Prabowo di Jakarta International Convention Center.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kemudian memastikan, ratas pada Rabu secara khusus membahas cara mewujudkan pendidikan negeri gratis di seluruh jenjang.

“Iya, siang ini Pak Presiden akan mengadakan rapat terbatas, membahas bagaimana caranya pendidikan negeri dapat gratis, dari SD sampai perguruan tinggi negeri,” kata Teddy.

Menurut Teddy, pemerintah ingin kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam langkah yang terukur dan dapat dijalankan sehingga akses pendidikan berkualitas dapat diperluas. Artinya, hingga saat ini kuliah gratis di PTN masih berupa kebijakan yang sedang dirancang, bukan aturan yang sudah berlaku bagi seluruh mahasiswa.

Anggaran Pendidikan 2027 Capai Rp820,9 Triliun

Rencana tersebut akan berhadapan dengan kebutuhan fiskal yang besar. Dalam RAPBN 2027, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp820,9 triliun, sesuai ketentuan konstitusi yang mengamanatkan sekurang-kurangnya 20% APBN untuk pendidikan. Dana itu tersebar di berbagai kementerian, transfer ke daerah dan program pendidikan lainnya, sehingga tidak seluruhnya berada di Kemdiktisaintek.

Untuk Kemdiktisaintek sendiri, pagu 2027 setelah penyesuaian mencapai sekitar Rp66,44 triliun. Pemerintah baru saja menambahkan Rp1,267 triliun untuk memperkuat KIP Kuliah, sedangkan Komisi X DPR juga menyetujui usulan tambahan Rp16,525 triliun untuk dibahas lebih lanjut.

Dengan demikian, kebutuhan tambahan untuk menggratiskan PTN secara keseluruhan belum tercermin sebagai pos anggaran khusus yang telah disepakati.

KIP Kuliah 2027 Disiapkan Rp17 Triliun

Sembari mengkaji pendidikan tinggi gratis, pemerintah masih menggunakan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai instrumen utama membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Pada 2026, KIP Kuliah memperoleh anggaran sekitar Rp15,32 triliun untuk 1.047.221 mahasiswa. Bantuan tersebut mencakup biaya pendidikan serta biaya hidup sesuai klaster.

Dalam RAPBN 2027, alokasi KIP Kuliah direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp17 triliun untuk 1,1 juta mahasiswa.

Kemdiktisaintek menegaskan instrumen itu tetap menjadi salah satu opsi utama apabila pendidikan gratis belum dapat diterapkan secara menyeluruh. "Intinya, kita ingin optimal dan kita ingin memastikan akses perguruan tinggi itu semuanya bisa diikuti oleh mereka-mereka yang memang tidak mampu," tutur Brian.

Skema Final Masih Menunggu Hasil Ratas

Pemerintah kini harus menentukan cakupan "gratis" yang akan diterapkan, termasuk komponen biaya apa saja yang ditanggung negara, kelompok mahasiswa yang diprioritaskan serta mekanisme pendanaan PTN setelah penerimaan dari mahasiswa berkurang atau dihilangkan.

Kajian Kemdiktisaintek menunjukkan aspek tersebut tidak hanya menyangkut Uang Kuliah Tunggal (UKT). Negara juga harus memastikan kampus tetap memiliki anggaran yang cukup untuk operasional pendidikan, laboratorium, tenaga pengajar hingga penyelenggaraan pembelajaran.

Karena itu, keputusan mengenai kapan pendidikan gratis di PTN mulai berlaku dan siapa yang pertama kali menerima manfaatnya belum ditetapkan.

Untuk sementara, pemerintah menyiapkan beberapa skenario, mulai dari prioritas untuk kelompok ekonomi bawah hingga pelaksanaan bertahap. Pilihan akhirnya akan ditentukan setelah kebutuhan biaya dibandingkan dengan kemampuan APBN serta dilaporkan kepada Presiden.