Periskop.id – Kenaikan harga beras dalam dua pekan terakhir menjadi sorotan pemerintah. Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap lonjakan ini dipicu oleh naiknya harga gabah di tingkat petani serta meningkatnya biaya distribusi.
Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan, berdasarkan pemantauan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga gabah saat ini berada di kisaran Rp7.600 hingga Rp8.000 per kilogram. Kenaikan tersebut berdampak langsung pada harga beras di tingkat konsumen.
"Perlu kami laporkan, tingginya harga beras pada kurun waktu 2 minggu ini disinyalir karena tingginya harga gabah di pasar," ujar Nawandaru dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (11/5).
Selain faktor hulu, Kemendag juga mencatat adanya kenaikan biaya transportasi dan harga bahan kemasan seperti plastik yang turut mendorong harga beras semakin tinggi di pasar. Kondisi ini dinilai perlu diwaspadai karena beras masih menjadi komoditas utama penyumbang inflasi nasional.
Pada April 2026, beras tercatat menyumbang inflasi sebesar 0,02% secara bulanan dan 0,18% secara tahunan. Sebagai perbandingan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi kontributor utama inflasi di Indonesia.
Lampaui HET
Pemantauan SP2KP menunjukkan adanya disparitas harga beras antarwilayah:
- Beras medium
- Zona 1: Rp13.400/kg (di bawah HET Rp13.500)
- Zona 2: Rp14.500/kg (3,38% di atas HET)
- Zona 3: Rp17.500/kg (13,05% di atas HET)
- Beras premium
- Zona 1: Rp15.000/kg (0,38% di atas HET)
- Zona 2: Rp16.300/kg (5,59% di atas HET)
- Zona 3: Rp20.000/kg (26,49% di atas HET)
Kenaikan harga ini menunjukkan tekanan tidak hanya terjadi di tingkat produksi, tetapi juga distribusi hingga ke daerah. Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, pemerintah mendorong optimalisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras melalui Perum Bulog.
Nawandaru meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi agar distribusi beras SPHP dapat menjangkau pasar rakyat secara merata dan berkelanjutan.
"Kami harapkan untuk wilayah kabupaten/kota yang tadi disampaikan ini perlu juga minta bantuan Bulog untuk mendeliver secara merata dan kontinyu," kata Nawandaru.
Ia juga menekankan pentingnya penyaluran langsung ke pedagang pengecer, seperti skema distribusi MinyaKita yang melibatkan penugasan BUMN. Kemendag menegaskan bahwa harga beras, baik medium maupun premium, menjadi fokus utama pemerintah karena dampaknya langsung terhadap inflasi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kombinasi kebijakan hulu hingga hilir, pemerintah berharap tekanan harga dapat segera dikendalikan, terutama menjelang periode konsumsi tinggi. Langkah ini menjadi krusial mengingat beras masih menjadi komoditas pangan utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia.
Tinggalkan Komentar
Komentar