Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan Indonesia, dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pinjaman online, hingga aset kripto yang beralih ke pengawasannya sejak 2025. Sejak Maret 2026 OJK dipimpin Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi.
OJK berwenang mencabut izin bank dan perusahaan pembiayaan, mengenakan sanksi pada emiten, memblokir pinjol dan investasi ilegal lewat Satgas Pasti, serta menerbitkan aturan yang mengubah cara bank dan platform keuangan melayani nasabah.
Halaman ini mengumpulkan berita Periskop.id tentang OJK, dari regulasi baru, pencabutan izin, penanganan kasus industri keuangan, data kredit dan pinjol, hingga peringatan investasi ilegal. Arsipnya tersusun mundur dari yang terbaru.
Menkeu: Pertumbuhan Ekonomi 0,5% Bisa Sumbang Pajak Rp100 T
Menteri Keuangan menjelaskan stimulus Rp200 T adalah investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Harapannya, ekonomi yang tumbuh akan meningkatkan penerimaan pajak secara alami tan...
Baca selengkapnya →
OJK: Penempatan Rp200 Triliun di Himbara Memperluas Penyaluran Kredit
Guyuran dana tersebut langsung berdampak pada dua aspek penting, yakni likuiditas dan kemampuan bank menyalurkan pinjaman
Baca selengkapnya → Aturan Baru OJK: Merek Dagang dan Konten Bisa Jadi Agunan Pinjaman
Kabar baik bagi UMKM! Aturan baru OJK memungkinkan kekayaan intelektual seperti merek atau konten jadi jaminan kredit. Proses pinjaman juga akan lebih cepat dan mudah bagi pelaku u...
Baca selengkapnya →
Data OJK: Kredit UMKM Tertinggal, Regulasi Baru Jadi Solusi
Data OJK menunjukkan kredit UMKM hanya tumbuh 1,82%, jauh di bawah korporasi. Merespons ini, OJK menerbitkan POJK 19/2025 untuk memaksa perbankan berinovasi dan mempercepat pembiay...
Baca selengkapnya →
OJK Terbitkan Aturan Baru Permudah Kredit bagi Pelaku UMKM
OJK resmi menerbitkan POJK 19/2025 yang mewajibkan bank dan LKNB memberi kemudahan akses kredit bagi UMKM. Aturan ini mendorong inovasi produk keuangan yang lebih inklusif dan cepa...
Baca selengkapnya →
KPK Dalami Dana CSR BI yang Mengalir ke Yayasan Milik Anggota DPR RI Satori
Pendalaman tersebut dilakukan KPK, saat memeriksa 12 orang sebagai saksi di Polresta Cirebon, Jawa Barat, Selasa (2/9)
Baca selengkapnya →
OJK Sebut 10 Perusahaan Antre IPO Dengan Nilai Emisi Rp5,3 Triliun
Saat ini OJK mencatat terdapat 10 calon emiten yang pernyataan pendaftarannya sedang dalam proses penelaahan di OJK
Baca selengkapnya →
KPK Mulai Panggil Dua Tersangka Kasus CSR BI-OJK
Kedua tersangka yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029, dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut
Baca selengkapnya →
LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah PT BPR Disky Suryajaya Yang Dilikuidasi
OJK telah menetapkan BPR Disky Surya Jaya dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen dan Tingkat...
Baca selengkapnya →
OJK: 59 Juta Pelajar Punya Tabungan Dengan Total Rp32 Triliun
Simpanan ini tidak hanya bermanfaat bagi pemiliknya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional, penciptaan lapangan kerja dan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (U...
Baca selengkapnya →
OJK: 83% Korban Penipuan Baru Lapor Setelah 12 Jam
Idealnya sesegera mungkin lapor. Saat sadar ditipu langsung lapor bank, ke IASC, OJK. Jadi semakin cepat dilaporkan makin cepat juga itu rekeningnya diblokir, sehingga dananya tida...
Baca selengkapnya →
Pinjol vs Pindar, Ini 5 Perbedaan Utamanya Menurut OJK
OJK memperkenalkan istilah “Pindar” atau pinjaman daring untuk membedakan layanan pinjaman online legal dari pinjol ilegal yang kini berkonotasi negatif. Simak perbedaan pinjol vs...
Baca selengkapnya →