Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan Indonesia, dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pinjaman online, hingga aset kripto yang beralih ke pengawasannya sejak 2025. Sejak Maret 2026 OJK dipimpin Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi.
OJK berwenang mencabut izin bank dan perusahaan pembiayaan, mengenakan sanksi pada emiten, memblokir pinjol dan investasi ilegal lewat Satgas Pasti, serta menerbitkan aturan yang mengubah cara bank dan platform keuangan melayani nasabah.
Halaman ini mengumpulkan berita Periskop.id tentang OJK, dari regulasi baru, pencabutan izin, penanganan kasus industri keuangan, data kredit dan pinjol, hingga peringatan investasi ilegal. Arsipnya tersusun mundur dari yang terbaru.
Incar Cuan? Ini 7 Platform Investasi dan Trading Populer Berizin OJK
Minat investasi dan trading meningkat, pastikan platform aman. Cek 7 aplikasi trading dan investasi populer berizin OJK.
Baca selengkapnya →
Adrian Gunadi Ditahan OJK, Kasus Investree Masuki Babak Baru
OJK bersama Polri berhasil memulangkan mantan CEO Investree Adrian Gunadi dari Qatar. Ia diduga menghimpun dana ilegal Rp2,7 triliun dan kini ditahan untuk proses hukum lebih lanju...
Baca selengkapnya →
Cegah Risiko Sistemik, OJK Dorong LPS Resolusi Asuransi Sakit
OJK mengusulkan agar LPS diberi wewenang untuk melakukan resolusi atau penyelamatan perusahaan asuransi yang bermasalah, meniru perannya dalam menangani bank sakit untuk mencegah r...
Baca selengkapnya →
OJK: Tujuh Perusahaan Asuransi Berpotensi Rugi Rp19,34 Triliun
Kepala Eksekutif OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan tujuh perusahaan asuransi dalam pengawasan khusus berpotensi rugi Rp19,34 triliun. Sejak 2015, 10 perusahaan juga telah dicabut...
Baca selengkapnya →
OJK Rilis Aturan Baru, Sasar Likuiditas 'Nganggur' di Perbankan
OJK berharap POJK 19/2025 tentang kemudahan pembiayaan UMKM dapat mempercepat penyerapan dana pemerintah Rp200 triliun yang ada di bank Himbara.
Baca selengkapnya →
OJK: Serangan Siber ke Sektor Keuangan Kini Lebih Terorganisasi
OJK berkomitmen memperkuat pengamanan siber perbankan. Kepala Eksekutif OJK Dian Ediana Rae menyebut serangan siber kini lebih terorganisasi seperti sebuah korporasi.
Baca selengkapnya →
OJK Pastikan Dana Rp200 Triliun Juga Sasar Sektor UMKM
OJK memastikan dana pemerintah Rp200 triliun akan diarahkan untuk mendukung UMKM. Langkah ini diambil di tengah melambatnya pertumbuhan kredit UMKM yang baru tumbuh 1,82% (yoy).
Baca selengkapnya →
OJK: Pertumbuhan Kredit Perlu Dua Digit untuk Ekonomi Tumbuh 5%
OJK menyatakan pertumbuhan kredit perbankan perlu mencapai dua digit untuk menopang target pertumbuhan ekonomi 5%. Saat ini, kredit baru tumbuh 7,56% (yoy) per Agustus 2025.
Baca selengkapnya → OJK Sebut Pengusaha Tunggu Momen Tepat Cairkan Kredit Rp2.000 T
OJK menilai tingginya kredit 'nganggur' atau undisbursed loan yang tembus Rp2.000 triliun bukan sinyal negatif, melainkan cerminan optimisme pelaku usaha yang telah siap berekspans...
Baca selengkapnya → OJK: Dana Pemerintah Rp200 Triliun Sukses Perkuat Likuiditas Bank
OJK menyatakan likuiditas perbankan nasional menguat setelah pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun di bank Himbara. Rasio likuiditas bank tercatat meningkat signifikan per 12 S...
Baca selengkapnya →
Cegah Pembobolan, OJK Batasi Penarikan Dana RDN
OJK menerbitkan aturan baru untuk memperketat keamanan Rekening Dana Nasabah (RDN). Kini, penarikan dana hanya bisa dilakukan ke rekening terdaftar dan layanan bisa dibatasi saat l...
Baca selengkapnya → KPK Dalami Peran Satori-Heri Gunawan di Kasus Korupsi CSR BI dan OJK
KPK terus mendalami peran tersangka Satori dan Heri Gunawan dalam kasus korupsi dana CSR BI-OJK. Dana bantuan sosial itu diduga diselewengkan untuk membeli aset dan kepentingan pri...
Baca selengkapnya →