periskop.id - Kepatuhan platform digital global terhadap regulasi di Indonesia kembali menjadi sorotan. Dua platform besar, Roblox dan X, dikabarkan mulai menyesuaikan kebijakan mereka agar selaras dengan aturan dalam PP Tunas. 

Langkah ini menandai semakin seriusnya pemerintah dalam mengatur ruang digital, terutama terkait perlindungan pengguna, khususnya anak-anak dan remaja.

PP Tunas merupakan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak yang akan berlaku pada 28 Maret 2026. Peraturan Pemerintah ini mengatur tata kelola platform digital dan perlindungan pengguna di ruang siber Indonesia. 

Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan teknologi, baik lokal maupun global, mematuhi standar tertentu dalam operasional mereka.

Fokus utama dari PP Tunas mencakup perlindungan data pribadi, keamanan konten, serta tanggung jawab platform terhadap aktivitas pengguna. Regulasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam menyeimbangkan inovasi teknologi dengan aspek keamanan digital.

Pernyataan Resmi Roblox dan X

Sebagai platform dengan jutaan pengguna aktif di Indonesia, Roblox dan X merespons PP Tunas dengan langkah penyesuaian kebijakan internal.

Roblox melalui pernyataan resmi yang dipublish di website mereka menyatakan komitmennya untuk memperkuat sistem keamanan, terutama bagi pengguna usia muda. Mereka meningkatkan fitur parental control, filter konten, serta sistem pelaporan yang lebih cepat.

“Roblox menghormati semua hukum yang berlaku di Indonesia dan menghargai kepemimpinan KOMDIGI serta peran penting PP Tunas dalam melindungi anak-anak dan keluarga dalam interaksi daring. Kami juga berkomitmen untuk membangun platform di mana pengguna dari segala usia dapat memiliki pengalaman positif, dan untuk itu kami terus berinovasi demi meningkatkan keamanan pengguna,” ungkap pernyataan resminya.

Sementara itu, X lewat dokumen resmi kepada pemerintah Indonesia tercatat 17 Maret 2026 juga menegaskan secara eksplisit kepatuhan mereka pada PP Tunas.

Mereka akan mengikuti regulasi lokal tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi. Platform ini juga menyebutkan akan memperbarui kebijakan moderasi konten serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi.

PP Tunas memuat sejumlah aturan krusial yang wajib dipatuhi oleh platform digital, di antaranya:

  • Perlindungan Data Pengguna: Platform wajib menjaga keamanan data dan tidak menyalahgunakan informasi pribadi.
  • Moderasi Konten: Konten yang melanggar hukum atau berbahaya harus segera ditangani.
  • Transparansi Algoritma: Platform didorong untuk lebih terbuka terkait cara kerja sistem rekomendasi konten.
  • Perlindungan Anak: Fitur khusus harus disediakan untuk membatasi akses anak terhadap konten yang tidak sesuai.
  • Kewajiban Registrasi: Platform digital wajib terdaftar dan tunduk pada hukum Indonesia.

Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada kontrol, tetapi juga pada tanggung jawab sosial perusahaan teknologi.

Penerapan PP Tunas diperkirakan akan membawa dampak langsung bagi pengguna. Salah satunya adalah pengalaman digital yang lebih aman, terutama bagi anak-anak dan remaja yang menjadi kelompok rentan di internet.

Namun, di sisi lain, beberapa pengguna mungkin akan merasakan perubahan dalam akses konten atau kebijakan platform, seperti pembatasan tertentu atau peningkatan verifikasi akun.