periskop.id - Siapa lembaga negara yang paling juara di hati masyarakat saat ini? Jawabannya ada dalam rilis terbaru Indikator Politik Indonesia. Dengan mewawancarai langsung 1.220 responden di seluruh penjuru tanah air pada 15-21 Januari lalu, rahasia mengenai institusi paling terpercaya akhirnya terbongkar. Membawa margin of error kecil hanya 2,9%, data ini menunjukkan bahwa publik tidak main-main dalam menilai. Ada yang terbang tinggi di angka 90-an persen, tapi ada juga yang harus puas dengan angka kepercayaan yang nyaris menyentuh garis merah. Mari kita bedah rapor lembaga negara pada tahun 2026 ini.

Siapa Paling Unggul? TNI dan Lembaga Presiden Memimpin di Puncak

Jika kita bicara soal siapa yang paling mendapatkan hati masyarakat, jawabannya yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam survei terbaru, TNI berhasil meraup tingkat kepercayaan sebesar 93%. Angka ini terdiri dari 15% publik yang "sangat percaya" dan 78% yang "cukup percaya".

Tepat di belakangnya, ada lembaga presiden yang meraih angka fantastis hingga 91%. Menariknya, Peneliti Utama Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menyebutkan bahwa publik cenderung lebih menaruh kepercayaan pada lembaga kepresidenan secara umum dibandingkan sekadar menilai kinerjanya saja. Ini menandakan bahwa sosok pemimpin masih menjadi harapan besar bagi masyarakat.

Namun, di balik angka gemilang 93% milik TNI, ada sebuah lampu kuning yang menyala. Ternyata, angka ini sedikit menurun dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya yang sempat menembus angka 95%. Penurunan ini seolah memberi pesan bahwa publik mulai memantau gerak-gerik TNI lebih ketat. Lantas, apa yang memicu pergeseran kecil tersebut? Mari kita geser ke pembahasan berikutnya.

Perluasan Peran Militer dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik

Mengapa kepercayaan pada TNI yang sudah sedemikian tinggi bisa sedikit menurun? Jawabannya terletak pada perluasan peran. Belakangan ini, TNI mulai terlihat aktif dalam urusan nonpertahanan, mulai dari pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga keterlibatan dalam Koperasi Merah Putih.

Burhanuddin menilai keterlibatan militer di ranah sipil ini ibarat pisau bermata dua bagi citra lembaga tersebut. Beliau memperingatkan adanya risiko kerentanan hubungan antara aparat dan warga. 

"Semakin TNI ikut terlibat urusan nonpertahanan, kemungkinan berinteraksi dengan masyarakat makin besar dan kemungkinan munculnya gesekan juga semakin meningkat," ujarnya.

Hal ini menunjukkan bahwa publik tampaknya lebih nyaman melihat TNI tetap fokus pada fungsi utama pertahanan demi menjaga profesionalisme. Semakin tinggi intensitas interaksi dalam urusan sipil harian, semakin besar pula peluang terjadinya insiden yang berpotensi menggerus kepercayaan publik yang selama ini sudah sangat solid.

Di sisi lain, ada angin segar dari sektor hukum. Kejaksaan Agung berada di posisi ketiga dengan kepercayaan 80%, disusul oleh Mahkamah Konstitusi (75%) dan Pengadilan (74%). Salah satu lembaga yang patut diberikan apresiasi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (72%). Meskipun sempat diterjang berbagai isu miring di tahun-tahun sebelumnya, kepercayaan pada KPK mulai menunjukkan tren peningkatan. Ini menunjukkan bahwa harapan publik terhadap pemberantasan korupsi belum padam. Namun, bagaimana dengan mereka yang duduk di kursi legislatif? 

Tantangan Besar DPR Meraih Kepercayaan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik sering kali harus menelan kekecewaan setiap kali survei kepercayaan dirilis. Sayangnya, tahun 2026 pun belum menjadi tahun keberuntungan mereka. Berdasarkan data terbaru, DPR terpaksa menempati peringkat terbawah sebagai lembaga dengan tingkat kepercayaan paling rendah, yakni hanya 56%. Sementara itu, partai politik berada sedikit di atasnya dengan angka 61%.

Coba bayangkan, dari sekian banyak responden, hanya 3% yang menyatakan "sangat percaya" kepada DPR. Sisanya? Masih didominasi oleh rasa ragu dan skeptis. Menurut Burhanuddin, fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Rendahnya angka tersebut sering dikaitkan oleh persepsi publik bahwa aspirasi mereka sering kali tersumbat atau kalah telak oleh kepentingan golongan di dalam gedung parlemen.