periskop.id - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa sebagian warga terdampak bencana di wilayah Sumatra meminta pemerintah tidak membangun hunian sementara (huntara), melainkan langsung menyediakan hunian tetap (huntap).
Tito menyebut salah satunya adalah warga di wilayah Bireuen. Ia menuturkan, permintaan tersebut terkonfirmasi setelah pihaknya melakukan pengecekan langsung di lapangan. Ia bahkan meminta jajaran pembina dan pimpinan terkait untuk memimpin rapat guna memastikan aspirasi warga.
“Di Bireuen itu mereka minta, Pak, enggak usah huntara, langsung huntap saja. Saya penasaran, benar enggak ini mintanya huntap. Setelah dikonfirmasi, ternyata memang benar, mereka minta enggak usah huntara,” ujar Tito dalam Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2).
Menurut Tito, permintaan itu didasari kondisi warga yang sebagian besar tidak lagi tinggal di tenda pengungsian. Warga memilih menumpang di rumah keluarga atau menyewa kontrakan, sementara pemerintah telah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Mereka mendapatkan DTH, dana tunggu hunian. Mereka menginap di kontrakan atau di rumah keluarganya, bukan di tenda. Dengan uang itu, mereka bilang, enggak usah huntara, kami maunya langsung huntap,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Satgas PRR membuka ruang pengaturan teknis sesuai kebutuhan warga. Tito menjelaskan, terdapat dua skema pembangunan huntap, yakni pembangunan kembali di lokasi semula (in situ) atau relokasi secara berkelompok dalam satu kompleks.
“Mana yang mau in situ, artinya dibangunkan perorangan oleh BNPB, anggarannya ada di BNPB. Atau dalam bentuk kompleks, nanti saya sampaikan kepada Menteri PKP,” katanya.
Tito juga mengungkapkan rencana kunjungan lapangan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatra dalam waktu dekat.
“Saya rencana minggu pertama puasa, bersama Menteri PKP akan berkeliling ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menegaskan bahwa fokus utama Satgas PRR saat ini adalah mempercepat pemindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak. Ia mengingatkan agar warga terdampak tidak terlalu lama tinggal di tenda darurat.
“Yang menjadi atensi kami tentu adalah pengungsi, karena pengungsi ini harus segera. Jangan terlalu lama di tenda,” tegas Tito.
Berdasarkan data Satgas PRR, rencana pembangunan huntara pascabencana di wilayah Sumatra mencapai 17.036 unit. Hingga kini, sebanyak 5.489 unit atau sekitar 32 persen telah rampung di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Selain pembangunan fisik oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PKP, pemerintah juga memberikan fleksibilitas bagi warga yang memilih menyewa rumah atau tinggal sementara bersama keluarga. Untuk opsi ini, pemerintah menyalurkan bantuan DTH sebesar Rp600.000 per bulan.
Pada tahap awal, bantuan DTH diberikan sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan, disertai dukungan perabotan dan stimulan ekonomi berdasarkan penilaian pemerintah daerah agar warga terdampak dapat segera bangkit secara ekonomi.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap juga terus dikebut. Target pembangunan huntap mencapai 15.719 unit, yang terdiri atas 3.657 unit di Sumatera Barat, 3.462 unit di Sumatera Utara, dan 8.600 unit di Aceh.
Bagi warga dengan rumah rusak berat namun berada di zona aman, pemerintah menyediakan opsi pembangunan kembali di lahan milik sendiri oleh BNPB. Sedangkan bagi warga di kawasan rawan bencana, relokasi secara berkelompok akan ditangani oleh Kementerian PKP.
“Untuk yang ingin berkelompok, satu kompleks, dibangunkan oleh Kementerian PKP,” pungkas Tito.
Tinggalkan Komentar
Komentar