Periskop.id - Rekaman video yang menampilkan barisan motor listrik berukuran besar dengan gaya adventure yang diklaim untuk operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah menjadi topik perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Kendaraan yang tampak gahar tersebut menarik perhatian karena spesifikasinya yang berbeda dari kendaraan dinas pada umumnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi bahwa pengadaan tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025. Kendaraan tersebut diprioritaskan untuk mendukung mobilitas para penanggung jawab program di lapangan.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4), dikutip dari laman resmi BGN.
Dadan menekankan bahwa keberadaan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini krusial untuk memastikan distribusi dan pengawasan program berjalan lancar hingga ke titik sasaran.
Meluruskan Simpang Siur Jumlah Unit
Menanggapi rumor yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan yang disebut mencapai 70.000 unit, pihak BGN secara tegas membantah informasi tersebut. Dadan menyatakan bahwa angka yang beredar adalah berita bohong atau hoaks.
“Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan pada tahun 2025,” sebut Dadan.
Diketahui bahwa unit yang dipesan adalah merek Emmo JVX GT, yang diproduksi oleh PT Adlas Sarana Elektrik. Perusahaan ini terafiliasi sebagai salah satu dari 16 anak perusahaan resmi di bawah bendera PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).
Sorotan Tajam Harga dan Spesifikasi
Meskipun fungsi motor bertipe trail dianggap logis untuk menembus wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), kritik tajam datang dari Serikat Sipil melalui akun media sosial resminya.
Serikat Sipil menyoroti harga per unit sebesar Rp56,8 juta yang dinilai terlalu tinggi jika dibandingkan dengan alternatif merek lokal lainnya.
Serikat Sipil berargumen bahwa dengan spesifikasi yang hampir serupa, merek lokal lain dibanderol dengan harga hampir setengah dari Emmo JVX GT.
Berikut adalah tabel perbandingan yang dirilis oleh Serikat Sipil:
| Kategori | Emmo JVX GT (Motor MBG) | Matic Standar (e.g., Honda BeAT) | Motor Listrik Lokal (e.g., SMEV/United) |
|---|---|---|---|
| Harga | ~Rp 56,8 juta | ~Rp 19,1 juta | Rp 25–35 juta |
| Jarak Tempuh | 70 km | ~50 km/L | 60–90 km |
| Medan | 3T (Ground Clearance Tinggi) | Perkotaan | Trail/Adventure |
| Daya | 7.000 W | 6.600 W | 4.000–6.000 W |
Jejak Rekam PT YAT dalam Pusaran Logistik Negara
Kritik terhadap pengadaan ini berkembang ke arah rekam jejak penyedia barang. Serikat Sipil menemukan bahwa PT YAT memiliki keterkaitan dengan kasus hukum masa lalu, yakni dugaan korupsi penyaluran beras Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020-2021 yang merugikan negara sekitar Rp200 miliar.
Lebih lanjut, pada 21 Oktober 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Komisaris Utama YAT berinisial AM. Pemeriksaan ini terkait dengan penentuan harga dasar penyaluran beras ke PT Dosni Roha Indonesia Tbk (DNR).
Meski dibayangi isu hukum, PT YAT tercatat memiliki posisi strategis dalam ekosistem logistik nasional, di antaranya:
- September 2024: Mengakuisisi maskapai perintis SAM Air.
- November 2024: Menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) untuk memborong 12 pesawat (2 unit Cassa 212 dan 10 unit N219).
- Desember 2024: Mendapatkan dukungan publik dari Kodam Cenderawasih dan tokoh masyarakat Papua untuk menyalurkan beras bantuan pangan tahun 2025.
Hubungan erat antara entitas swasta ini dengan institusi negara dan militer, terutama di wilayah dengan risiko keamanan tinggi seperti Papua, memosisikan PT YAT tidak hanya sebagai korporasi logistik biasa, melainkan entitas yang memiliki peran strategis dalam operasional distribusi negara.
Tinggalkan Komentar
Komentar