Periskop.id - Badan Gizi Nasional (BGN) kini bersiap melakukan langkah besar demi mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai lembaga baru yang memikul tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi penerus, instansi ini menyadari perlunya perbaikan sistem secara menyeluruh agar anggaran negara dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
Melalui serangkaian kebijakan strategis yang baru saja diumumkan, lembaga ini berkomitmen untuk membenahi segala kekurangan operasional di lapangan demi mewujudkan tata kelola yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dan efisien.
Langkah transformasi ini ditandai dengan keputusan besar untuk menghentikan sementara ekspansi program di berbagai wilayah.
BGN secara resmi memberlakukan kebijakan moratorium atau penghentian sementara untuk pembukaan dapur baru serta pendaftaran titik baru dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari strategi besar untuk menata ulang jalur distribusi dari puluhan ribu dapur yang saat ini sudah beroperasi di tengah masyarakat.
Fokus Tata Ulang Distribusi Dapur yang Menumpuk di Pulau Jawa
Kepala BGN, Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa kebijakan jeda ini sangat diperlukan mengingat sebaran 27.877 titik dapur yang ada saat ini masih sangat menumpuk dan terkonsentrasi di wilayah Pulau Jawa.
Ia menegaskan bahwa kebijakan moratorium ini sama sekali tidak berarti bahwa program MBG akan dihentikan secara total. Pemerintah hanya mengambil waktu jeda sejenak untuk memastikan bahwa seluruh dapur yang sudah berjalan mampu melayani para penerima manfaat secara maksimal, sebelum nantinya memutuskan untuk melanjutkan ekspansi ke wilayah lain.
"Per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah kita hentikan dulu ke situ, kita akan tata," ujar Nanik usai dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo, Jakarta, Senin (8/6).
Proses penataan ulang ini nantinya akan mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas produksi dari masing-masing dapur jika dibandingkan dengan jumlah riil penerima manfaat di wilayah operasionalnya.
Berdasarkan pantauan awal, Nanik menyebutkan bahwa ada sejumlah titik dapur yang kedapatan mengalami kelebihan kapasitas produksi secara drastis, sementara di sisi lain masih ada wilayah-wilayah tertentu yang justru kekurangan pasokan makanan bergizi.
Rangkul Pakar Gizi dan Dokter Anak sebagai Dewan Pengarah
Demi memastikan program MBG berjalan sesuai dengan kaidah kesehatan yang benar, BGNjuga berencana membentuk sebuah Dewan Pengarah yang beranggotakan tujuh orang ahli.
Pihak lembaga memastikan bahwa mayoritas kursi di dalam dewan tersebut akan diisi oleh para profesor yang mendalami bidang gizi seimbang serta para dokter spesialis anak. Pengisian jabatan ini dinilai krusial agar pelaksanaan program di lapangan memiliki landasan ilmiah yang kuat dari segi pemenuhan nutrisi tumbuh kembang anak.
Keberadaan struktur Dewan Pengarah ini sebenarnya sudah diatur secara resmi di dalam dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BGN sejak awal lembaga ini didirikan oleh pemerintah.
Setelah sempat kosong, posisi strategis tersebut kini akan segera diisi oleh figur-figur yang kompeten di bidangnya dalam waktu dekat.
"Di SOTK, sebetulnya dari Badan Nasional Berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga dokter anak," ujar Nanik.
Dari total tujuh kursi yang tersedia di dalam struktur Dewan Pengarah tersebut, Nanik menjabarkan bahwa lima posisi di antaranya kemungkinan besar akan diserahkan kepada para pakar terkemuka di bidang ilmu gizi.
Kehadiran para akademisi dan praktisi kesehatan ini diharapkan dapat membimbing, mengawasi, serta memberikan arahan yang substantif kepada BGN dalam mengeksekusi program pemenuhan gizi nasional ke depan.
Diversifikasi Sumber Pendanaan Selain Anggaran Negara
Selain melakukan pembenahan di sektor teknis dan kesehatan, BGN juga mulai menyusun skema pembiayaan alternatif yang lebih kreatif.
Langkah ini diambil agar program pemenuhan gizi dapat menjangkau anak-anak di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau wilayah 3T tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berlebihan.
Otoritas lembaga kini tengah gencar menjajaki berbagai sumber pendanaan non-pemerintah, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dana hibah dari lembaga luar negeri, hingga kontribusi aktif dari perusahaan swasta nasional.
Menariknya, berdasarkan pemetaan di lapangan, sejumlah investor swasta tercatat sudah bergerak lebih dulu dengan membangun fasilitas dapur umum di beberapa kawasan terpencil sebelum pihak BGN tiba di sana.
Saat ini, lembaga bentukan pemerintah tersebut sedang menyelesaikan proses pendataan untuk mengetahui sebaran riil dan legalitas dari dapur-dapur mandiri bentukan swasta tersebut.
"Rupanya ada investor yang sudah membangun 3T, kami akan selesaikan bagaimana sebenarnya," ujar Nanik.
Bagi wilayah terpencil yang sejauh ini belum tersentuh oleh modal investor swasta, Nanik memaparkan bahwa pihaknya akan menawarkan skema kemitraan strategis dengan perusahaan plat merah atau BUMN melalui penyaluran dana CSR.
Perusahaan-perusahaan berskala besar yang operasional bisnisnya berada di wilayah pinggiran tersebut dinilai memiliki potensi dan kewajiban moral yang sangat besar untuk ikut serta mendanai pembangunan dapur komunal bagi anak-anak sekitar.
Sasaran Penerima Manfaat Dipersempit Demi Efisiensi Anggaran
Di sisi lain, jalannya program MBG ini tidak luput dari evaluasi ketat terkait ketepatan sasaran penerima bantuan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kelompok permasalahan dalam pelaksanaan program di lapangan yang harus segera diperbaiki.
Salah satu solusi konkret yang sedang digodok adalah melakukan pemfokusan ulang atau refocusing terhadap daftar penerima manfaat demi menghemat dan mengefisiensikan penggunaan anggaran negara.
“Kemudian juga ada beberapa kluster-kluster permasalahan yang mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya," kata Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6).
Melalui kebijakan pemfokusan ulang ini, manajemen BGN menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang masuk dalam kategori elite atau kelompok masyarakat mampu memiliki potensi besar untuk dicoret dari daftar penerima bantuan makanan gratis.
Anggaran yang berhasil dihemat dari pencoretan sekolah elite tersebut nantinya akan langsung dialihkan untuk memperkuat dan memperluas jangkauan program di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar yang jauh lebih membutuhkan bantuan pemenuhan gizi.
"Nah, lalu refocusing. Misalnya nanti akan kita juga kalau ada sekolah-sekolah yang mahal gitu kan kita tanya apakah masih perlu MBG? Nah ini yang kita alihkan ke 3T," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar