Periskop.id – Badan Gizi Nasional akan memperkuat edukasi gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menindak tegas dapur yang tidak memenuhi standar. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang gagal melakukan perbaikan terancam ditutup.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak ke pelaksanaan MBG di SDN Bantarjati 09, Kota Bogor, Jumat (24/7). Kunjungan tanpa pemberitahuan itu dilakukan dua hari setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026.
Sudaryono mengatakan program tidak boleh hanya menyediakan makanan. Siswa juga perlu memahami kandungan menu dan alasan pentingnya mengonsumsi sayur, buah, serta makanan bergizi seimbang.
"Selain diajarkan tata krama seperti cuci tangan dan berdoa sebelum makan, nanti kami akan menjelaskan kandungan gizinya, kenapa makan sayur itu penting. Itu juga akan kami sampaikan kepada anak-anak," katanya.
Materi tersebut akan disampaikan melalui sekolah dengan dukungan SPPG. BGN juga berencana memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah agar edukasi serta pengawasan berjalan seragam.
MBG Bukan Sekadar Makanan yang Disukai
Sudaryono menilai kebiasaan makan sehat perlu dibentuk sejak usia sekolah karena dapat terbawa hingga dewasa. Karena itu, penerimaan siswa terhadap menu tetap diperhatikan tanpa menghilangkan prinsip pemenuhan gizi.
"Kalau di saat anak-anak kita senang sayuran, ya kita akan terus senang sayuran. Makanya ini bukan makan enak gratis, bukan makan yang disukai gratis, tetapi makan bergizi gratis yang diusahakan enak dan porsinya sesuai," ujarnya.
Pernyataan itu relevan dengan kondisi konsumsi pangan masyarakat. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat 96,7% penduduk berusia lima tahun ke atas masih kurang mengonsumsi buah dan sayur sesuai anjuran. Sebanyak 67,5 persen hanya mengonsumsi satu hingga dua porsi per hari.
UNICEF juga menemukan masih sedikit pilihan makanan sehat dan terbatasnya pendidikan gizi dalam penilaian terhadap lingkungan pangan di 268 sekolah dasar di Jawa, Sulawesi, dan Papua. Temuan tersebut memperlihatkan pemberian makanan perlu dibarengi pembentukan pengetahuan dan lingkungan sekolah yang mendukung pilihan sehat.
Meski disampaikan sebagai penguatan baru, edukasi gizi sebenarnya telah tercantum dalam petunjuk teknis MBG 2026. Guru pendamping diarahkan menyampaikan pesan singkat mengenai gizi dan keamanan pangan setiap hari, mengawasi kebiasaan hidup bersih, serta mengintegrasikan materi ke kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Dengan demikian, rencana Sudaryono lebih mengarah pada penguatan modul dan konsistensi pelaksanaan di lapangan, bukan memulai edukasi gizi dari nol.
Dapur Diberi Kesempatan Memperbaiki
Selain pendidikan gizi, BGN akan meningkatkan pemeriksaan langsung terhadap dapur penyedia makanan. Evaluasi meliputi kebersihan, mutu bahan baku, komposisi menu, penyajian, keamanan pangan, hingga jumlah makanan yang dikonsumsi atau tersisa.
"Kita sisir mana yang memang kurang, kita suruh perbaiki segera. Kalau enggak bisa disuruh perbaiki, enggak bisa, kita tutup. Jadi kita juga tegas, tapi di sisi lain kita juga apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan kawan-kawan semuanya," kata Sudaryono.
Ia menegaskan penutupan tidak langsung dilakukan ketika kekurangan pertama kali ditemukan. Pengelola SPPG akan lebih dahulu diminta melakukan pembenahan, tetapi operasional dapat dihentikan apabila standar tetap tidak terpenuhi.
"Apakah itu dari sisi dapurnya, dari sisi menunya, dari sisi kesukaan anak-anaknya, sejauh ini pantauan oke. Kita mendengarkan saran, masukan, dan kritik," ujarnya.
Menurut Sudaryono, sekitar 27 ribu dapur MBG telah beroperasi di berbagai wilayah dan sebagian besar dinilai menjalankan pelayanan sesuai standar. BGN akan melanjutkan inspeksi serta pembinaan dengan melibatkan pemerintah daerah dan instansi terkait.
Penindakan terhadap dapur bermasalah bukan langkah yang sepenuhnya baru. Pada April 2026, BGN mengumumkan penghentian sementara terhadap 1.780 SPPG untuk melakukan perbaikan kualitas. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penghentian operasional telah digunakan sebagai instrumen pengawasan program.
Menu Harus Lengkap dan Aman
Petunjuk teknis BGN menetapkan satu paket MBG harus berupa menu lengkap yang menggantikan makan pagi atau makan siang. Komposisinya terdiri atas makanan pokok, sayur, lauk, dan buah, dengan pemenuhan 20–25% kebutuhan gizi harian untuk sarapan atau 30–35 persen untuk makan siang.
Makanan juga harus diolah maksimal empat jam sebelum waktu makan. SPPG diwajibkan menyimpan sampel menu, sedangkan sekolah melakukan pengujian organoleptik saat makanan tiba dan sebelum dibagikan untuk memeriksa rasa, aroma, tekstur, serta kelayakannya.
Pengawasan tersebut dibutuhkan karena target program pada 2026 sangat besar. Dokumen teknis BGN mencantumkan sasaran sekitar 74,56 juta penerima, meliputi peserta didik, santri, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan kelompok penerima lainnya.
Sekolah Sebut Kebiasaan Siswa Mulai Berubah
Kepala SDN Bantarjati 09 Sugiartini mengatakan program tersebut mendorong siswa yang sebelumnya tidak sarapan mulai makan sebelum mengikuti pelajaran. Sejumlah anak juga dinilai semakin terbiasa mengonsumsi sayuran.
"Anak-anak sangat antusias. Yang biasanya tidak sarapan sekarang menjadi sarapan, yang tadinya tidak suka sayur sekarang menjadi suka. Alhamdulillah hampir setiap anak makan MBG dan hampir semuanya habis," katanya.
Menurut Sugiartini, ayam, telur, burger, dan buah termasuk menu yang paling diminati siswa. Ia berharap evaluasi BGN dapat terus meningkatkan kualitas makanan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan fasilitas sekolah.
Penguatan edukasi dan pengawasan menjadi ujian awal bagi kepemimpinan baru BGN. Keberhasilan MBG nantinya tidak cukup hanya dihitung dari jumlah porsi dan dapur yang beroperasi, tetapi juga dari keamanan makanan, perubahan kebiasaan makan, serta perbaikan status gizi penerima manfaat.
Tinggalkan Komentar
Komentar