Fenomena psikologi sering kali menjadi kunci untuk memahami berbagai perilaku sosial yang terjadi di sekitar kita, termasuk dalam lingkup profesional dan pemerintahan. Salah satu konsep yang paling relevan dalam menjelaskan keheningan massal terhadap tindakan menyimpang adalah bystander effect.

Bystander effect adalah fenomena psikologi ketika seseorang cenderung tidak bertindak saat melihat masalah karena merasa orang lain akan mengambil tindakan. 

Dalam situasi tertentu, seseorang bisa memilih diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena merasa tanggung jawab itu bukan hanya miliknya.

Diperkenalkan Setelah Kasus Menghebohkan di New York

Istilah bystander effect diperkenalkan oleh psikolog John Darley dan Bibb Latane pada 1968. Keduanya meneliti fenomena tersebut setelah mencermati sebuah kasus pembunuhan yang menghebohkan di New York.

Dari penelitian itu, Darley dan Latane menjelaskan bahwa semakin banyak orang yang menyaksikan suatu peristiwa, seseorang justru bisa semakin kecil kemungkinannya untuk bertindak. Hal ini terjadi karena tanggung jawab terasa menyebar kepada banyak orang.

Dalam situasi tersebut, seseorang dapat berpikir bahwa orang lain lebih berwenang, lebih berani, atau lebih mampu mengambil tindakan. Akibatnya, semua pihak bisa sama-sama menunggu dan akhirnya tidak ada yang bergerak.

Mengapa Orang Memilih Diam?

Ada beberapa alasan mengapa bystander effect dapat membuat seseorang enggan bertindak. Pertama, seseorang merasa pasti akan ada orang lain yang mengambil langkah lebih dulu.

Kedua, orang bisa takut menjadi satu-satunya pihak yang bersuara. Dalam lingkungan kerja atau organisasi yang memiliki relasi kuasa kuat, berbicara tentang pelanggaran sering dianggap berisiko.

Ketiga, seseorang khawatir akan mendapat masalah atau tekanan sosial. Risiko dikucilkan, dianggap mengganggu, kehilangan jabatan, atau mengalami tekanan dari atasan dapat membuat seseorang memilih diam meskipun mengetahui ada hal yang salah.

Dalam konteks korupsi, alasan-alasan ini dapat membuat penyimpangan bertahan lebih lama. Banyak orang mungkin tahu ada masalah, tetapi tidak merasa aman atau tidak merasa cukup kuat untuk melaporkannya.

Bisa Terjadi di Kantor hingga Pemerintahan

Bystander effect tidak hanya terjadi dalam peristiwa darurat di ruang publik. Fenomena ini juga bisa muncul dalam kehidupan organisasi sehari-hari.

Di kantor, misalnya, pegawai bisa mengetahui adanya praktik tidak sehat seperti penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan, laporan fiktif, atau penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Namun, karena merasa bukan tanggung jawabnya atau takut terkena dampak, mereka memilih tidak bersuara.

Dalam pemerintahan, efeknya bisa lebih luas. Ketika banyak pihak mengetahui adanya praktik korupsi tetapi tidak ada yang mengambil tindakan, kerugian tidak hanya dirasakan oleh lembaga tersebut. Dampaknya bisa menjalar kepada masyarakat luas.

Diam Bisa Membuat Korupsi Makin Mengakar

Jika bystander effect terus dibiarkan, budaya diam dapat tumbuh menjadi kebiasaan. Pelanggaran yang semula kecil bisa semakin besar karena tidak ada koreksi dari lingkungan sekitar.

Dalam perusahaan, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan. Kepercayaan antarkaryawan menurun, pengambilan keputusan menjadi tidak sehat, dan sumber daya perusahaan dapat disalahgunakan.

Dalam negara, dampaknya jauh lebih serius. Korupsi yang dibiarkan dapat menghambat pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat, dan membuat anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pada akhirnya, pihak yang paling dirugikan bukan hanya orang yang mengetahui pelanggaran, tetapi juga banyak orang lain yang terkena dampaknya. Dalam konteks pemerintahan, korban terbesar dari budaya diam adalah rakyat.

Pentingnya Rasa Tanggung Jawab Bersama

Bystander effect menunjukkan bahwa diam tidak selalu netral. Dalam situasi tertentu, tidak bertindak justru dapat membuat masalah terus berulang.

Karena itu, penting bagi organisasi, perusahaan, dan pemerintah membangun lingkungan yang aman bagi orang untuk melaporkan penyimpangan. Mekanisme pelaporan harus jelas, perlindungan bagi pelapor perlu dijamin, dan budaya transparansi harus diperkuat.

Di sisi individu, keberanian untuk bertindak juga perlu dibangun. Tindakan tidak selalu harus langsung konfrontatif. Seseorang bisa mulai dengan mencatat bukti, bertanya kepada pihak yang berwenang, menggunakan kanal pelaporan resmi, atau mencari dukungan dari orang lain yang memiliki perhatian sama.

Dengan begitu, tanggung jawab tidak berhenti pada pikiran bahwa orang lain akan bertindak. Setiap orang dapat mengambil peran untuk mencegah pelanggaran, termasuk korupsi, agar tidak terus merugikan banyak pihak.