Periskop.id - Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menembus angka 95,4%. Namun, pengenalan warga terhadap sejumlah program unggulan di bidang pendidikan masih di bawah 50%.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan memaparkan rincian angka tersebut. Sebanyak 39,3% responden mengaku sangat puas, sementara 56,1% menyatakan cukup puas terhadap kepemimpinan yang akrab disapa KDM itu.

"Sementara itu, responden yang menyatakan kurang puas tercatat 3,3%, sedangkan yang mengaku tidak puas sama sekali hanya 0,5%. Adapun 0,8% responden menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban," kata Djayadi dalam rilis survei evaluasi kinerja Pemprov Jabar di Bandung, Kamis.

Dominasi persepsi positif warga itu ditopang apresiasi tinggi terhadap pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang dinilai responsif. Djayadi menyimpulkan, tingkat ketidakpuasan publik secara keseluruhan berada pada angka marjinal, hanya 3,8%.

"Aspek dengan apresiasi tertinggi adalah pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, sedangkan sektor ekonomi masih menjadi tantangan utama pemerintah, meskipun lebih dari separuh responden tetap menyatakan puas terhadap kinerjanya," ujar Djayadi.

Menurutnya, tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan KDM dipicu tiga faktor utama. Penyelenggaraan pemerintahan dinilai baik oleh 60,2% responden, sementara persepsi kondisi ekonomi yang cenderung stabil atau moderat tercatat 44,3%.

Faktor ketiga datang dari kinerja layanan publik dasar di lapangan yang dirasakan langsung warga. Kombinasi tiga aspek itu, menurut Djayadi, menjadi pendorong utama tingginya penerimaan publik terhadap KDM.

Di sisi lain, Djayadi menemukan celah komunikasi terkait program strategis pendidikan seperti Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK), hingga Sekolah Manusia Unggul (Maung). Mayoritas warga yang sudah mengetahui program tersebut mendukung penuh, namun jumlah warga yang tahu masih terbatas.

Survei ini dilaksanakan pada 2-9 Juli 2026 di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan melibatkan 800 responden yang terdistribusi secara proporsional.

"Namun, tingkat pengenalan atau awareness masyarakat terhadap berbagai program itu masih tergolong rendah, yakni belum mencapai 50%," ucap Djayadi.