MBG Indonesia Lebih Mahal dari India dan Brazil, Ini Berbagai Perbedaannya!

Periskop.id - Program intervensi gizi berbasis sekolah dan pemenuhan nutrisi publik kini menjadi salah satu pilar kebijakan sosial paling krusial di berbagai negara berkembang. 

Di Indonesia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung oleh pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dirancang sebagai strategi skala raksasa untuk mempercepat penurunan angka stunting, meningkatkan daya tahan tubuh anak bangsa, serta membangun fondasi Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas.

Meski demikian, pelaksanaan program pemenuhan gizi skala masif bukanlah hal yang sepenuhnya baru di panggung internasional. Negara berkembang dengan jumlah penduduk jumbo seperti India dan Brazil telah mengoperasikan skema serupa selama bertahun-tahun. India mengandalkan skema Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman (PM POSHAN), sedangkan Brazil menjalankan Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Memasuki tahun anggaran 2026, peta kekuatan pemenuhan gizi di ketiga negara ini memperlihatkan kontras yang sangat menarik untuk dibedah. Komparasi komprehensif dari segi alokasi fiskal, jangkauan target penerima manfaat, hingga tata kelola rantai pasok dan sistem distribusi memperlihatkan bagaimana masing-masing negara menjawab tantangan ketahanan gizi nasionalnya.

Perbandingan Anggaran

Komitmen finansial sebuah negara mencerminkan seberapa besar prioritas politik yang diberikan pada sektor pemenuhan gizi publik. Pada 2026, angka-angka anggaran yang dialokasikan oleh ketiga negara ini mencatatkan nilai yang sangat fantastis.

1. Indonesia

Berdasarkan penetapan Badan Gizi Nasional (BGN), pagu anggaran untuk program MBG di Indonesia pada tahun anggaran 2026 dipatok mencapai Rp218,8 triliun. Alokasi bernilai ratusan triliun rupiah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja program bantuan gizi sekolah dan balita terbesar di dunia.

2. India

Pemerintah India menetapkan alokasi dana sebesar 127,5 miliar rupee untuk menyokong keberlanjutan skema PM POSHAN pada tahun fiskal 2026-2027. Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah mengacu pada asumsi nilai tukar Rp186,2 per rupee, nilai anggaran tersebut setara dengan Rp23,7 triliun. PM POSHAN merupakan program skema bantuan terpusat (centrally sponsored scheme) yang berfokus menyediakan makanan hangat bergizi bagi anak sekolah secara gratis.

3. Brazil

Melalui skema PNAE, Pemerintah Brazil menggelontorkan anggaran sebesar 6,7 miliar real Brazil pada 2026. Mengacu pada asumsi kurs nilai tukar Rp3.482,4 per real Brazil, nilai tersebut berada di kisaran Rp23,3 triliun.

Secara komparatif, alokasi anggaran Indonesia yang mencapai Rp218,8 triliun tampak jauh melampaui total anggaran India maupun Brazil yang masing-masing berada di kisaran Rp23 triliun. 

Skala Penerima Manfaat

Cakupan populasi sasaran menjadi indikator mendasar dalam menilai daya jangkau dari program intervensi gizi nasional di masing-masing negara.

1. Indonesia

BGN menargetkan sebanyak 74,56 juta penerima manfaat pada 2026. Sasaran ini dirancang secara terpadu yang melingkupi pelajar di semua jenjang pendidikan formal serta kelompok rentan non-peserta didik, meliputi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui guna menekan risiko stunting pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2. India

Sebagai negara dengan populasi terbesar, skema PM POSHAN di India menjangkau hampir 110 juta anak yang tersebar di lebih dari 1,03 juta sekolah di seluruh pelosok negeri. Program ini diutamakan untuk meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah-sekolah negeri serta menekan angka putus sekolah pada keluarga pra-sejahtera.

3. Brazil

Program PNAE memberikan manfaat langsung kepada sekitar 41 juta siswa, atau mencakup kisaran 20% dari total populasi penduduk Brazil. Bantuan gizi ini tersebar secara merata di lebih dari 150.000 sekolah, dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga pendidikan orang dewasa.

Bedah Sistem Distribusi dan Tata Kelola Operasional

Tantangan terberat dari pelaksanaan program pemberian makan massal terletak pada efisiensi logistik, pengawasan kualitas nutrisi, serta akuntabilitas keuangan. Setiap negara mengadaptasi mekanisme distribusi yang unik sesuai karakter tata kelola pemerintahannya.

1. Indonesia: Model Terpusat SPPG dan Rekening Virtual BGN

Sistem distribusi program MBG di Indonesia dikendalikan penuh secara terpusat oleh BGN dengan mengandalkan unit operasional tingkat lapangan yang diposisikan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Dari sisi alur penganggaran dan pengucuran dana, anggaran APBN disalurkan secara langsung dari Kas Negara menuju ke virtual account (VA) masing-masing unit SPPG yang tersebar di daerah.

Dalam pengelolaannya, setiap VA SPPG dibatasi memiliki batas saldo maksimum sebesar Rp500 juta. Pengisian kembali saldo (auto top-up) akan diproses secara rutin sepekan sekali, tepat setelah pihak SPPG menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana harian.

Selanjutnya pada tahap pengolahan dan distribusi, makanan dimasak di dapur umum SPPG lalu disalurkan langsung ke fasilitas sekolah serta titik pembagian Posyandu. Guna memastikan kualitas gizi dan keselamatan pangan, regulasi secara ketat mewajibkan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi setiap unit SPPG. 

Apabila terdapat unit yang belum memenuhi kualifikasi standar tersebut, operasionalnya akan langsung dikenakan status penangguhan sementara.

2. India: Skema Dapur Ganda dan Digitalisasi Poshan Tracker

Sistem distribusi di India dikelola melalui skema kemitraan atau Centrally Sponsored Scheme, di mana pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan alokasi dana serta komoditas bahan pangan pokok melalui Food Corporation of India (FCI), sementara pemerintah negara bagian bertindak sebagai eksekutor operasional di lapangan. Dalam pelaksanaannya, India mengombinasikan dua pendekatan utama untuk menjangkau jutaan siswa di berbagai wilayah.

Model pertama adalah pendekatan desentralisasi (on-site cooking) yang diprioritaskan bagi kawasan pedesaan. Bahan pangan mentah disalurkan langsung ke fasilitas sekolah, lalu diolah menjadi makanan hangat di dapur sekolah oleh tenaga masak lokal (cook-cum-helpers) yang mayoritas memberdayakan perempuan dari kelompok masyarakat marginal.

Sementara itu, model kedua mengusung konsep Dapur Terpusat berbasis KPS (Centralized Kitchen Model) yang difokuskan untuk kawasan perkotaan padat penduduk. Pemerintah bermitra dengan organisasi nirlaba seperti Akshaya Patra Foundation untuk memasak makanan secara otomatis dalam skala raksasa di dapur terpusat, lalu mengantarkannya ke ratusan sekolah menggunakan armada kendaraan berisolasi termal. 

Demi menjaga akuntabilitas, seluruh proses penyaluran dan perkembangan gizi anak dipantau secara real-time menggunakan aplikasi seluler bernama Poshan Tracker.

3. Brazil: Mandat Petani Lokal dan Kontrol Sosial

Brazil menerapkan model desentralisasi keuangan dengan kepastian hukum yang sangat ketat di bawah kendali FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Dalam skema ini, dana PNAE ditransfer secara otomatis (repasse automático) dari pemerintah federal langsung ke rekening 27 Sekretariat Pendidikan Negara Bagian (Seducs) serta 5.570 Pemerintah Daerah (Municípios) dalam delapan kali tahapan pencairan.

Sistem pengadaan pangan di negara ini diikat oleh regulasi nasional yang berpihak pada pemberdayaan lokal dan standar nutrisi yang ketat. Terhitung mulai 1 Januari 2026, setiap daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 45% dari total dana PNAE untuk membeli bahan makanan langsung dari petani keluarga (agricultura familiar) dan wirausaha pedesaan lokal. 

Selain itu, aturan FNDE terbaru menetapkan bahwa minimal 85% anggaran belanja makanan wajib diperuntukkan bagi bahan pangan segar (in natura) atau minim proses, serta membatasi porsi makanan olahan berat (ultra-processed foods) maksimal 10%.

Guna menjamin akuntabilitas dan kualitas sajian, penyusunan menu hingga penyaluran makanan diawasi oleh Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Dewan kontrol sosial independen yangBrazil menerapkan model desentralisasi keuangan dengan kepastian hukum yang sangat ketat melalui Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

Melalui skema ini, dana Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ditransfer secara otomatis (repasse automático) dari pemerintah federal langsung ke rekening 27 Sekretariat Pendidikan Negara Bagian (Seducs) dan 5.570 Pemerintah Daerah (Municípios) dalam 8 kali pencairan. Terhitung mulai 1 Januari 2026, regulasi nasional mengikat setiap daerah untuk mengalokasikan minimal 45% dari total dana PNAE guna membeli bahan makanan langsung dari petani keluarga (agricultura familiar) dan wirausaha pedesaan lokal.

Kualitas gizi dan pengawasan program ini juga diatur secara ketat melalui regulasi terbaru FNDE tahun 2026. Pemerintah mewajibkan minimal 85% anggaran belanja makanan diperuntukkan bagi bahan makanan segar (in natura) atau yang meminimalkan proses pengolahan, sementara porsi makanan olahan berat (ultra-processed foods) dibatasi maksimal 10%. 

Untuk memastikan kepatuhan distribusi dan penyusunan menu, proses pengawasan dijalankan oleh Conselho de Alimentação Escolar (CAE), sebuah dewan kontrol sosial independen di setiap daerah yang terdiri dari perwakilan orang tua, guru, dan masyarakat sipil, serta didampingi langsung oleh ribuan ahli gizi (nutricionistas) terdaftar.

Komparasi Strategis

Melihat peta komparasi di atas, Indonesia menunjukkan keseriusan yang luar biasa tercermin dari pengalokasian dana terbesar di dunia untuk program sejenis pada 2026. Penggunaan teknologi Virtual Account dengan sistem pertanggungjawaban harian pada SPPG menjadi langkah progresif untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran.

Namun, demi menjamin keberlanjutan program MBG dalam jangka panjang, Indonesia dapat memetik dua pelajaran berharga dari India dan Brazil:

1. Penguatan Ekonomi Lokal (Adopsi Model Brazil): Mewajibkan persentase tertentu dari anggaran SPPG untuk menyerap hasil panen petani lokal dan UMKM sekitar, sekaligus membatasi masuknya bahan pangan olahan industri.
2. Digitalisasi dan Transparansi Monitoring (Adopsi Model India): Penggunaan platform pemantauan digital yang terintegrasi seperti Poshan Tracker akan sangat membantu BGN dalam memantau distribusi makanan dan status gizi anak secara transparan hingga ke pelosok daerah.

Dengan kombinasi anggaran yang kuat, pengawasan ketat, serta pemberdayaan ekonomi lokal, program MBG di Indonesia berpotensi tidak hanya menjadi program pemenuhan nutrisi, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat yang sangat efektif.

Referensi:

Akshaya Patra Foundation. Diakses dari: https://www.akshayapatra.org/decentralised-kitchens

Amazonas Atual. Diakses dari: https://amazonasatual.com.br/governo-reajusta-valor-por-aluno-para-aquisicao-da-merenda-escolar/

Badan Gizi Nasional. Diakses dari: https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/program-mbg-serap-anggaran-6389-persen-per-september-2026

Fauziah, F. S., Russyani, A., Fanida, E. H., & Hidayat, M. F. (2026). Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengalokasian Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Edu Research, 7(1), 1564-1574.

Instituto Comida e Cultura. Diakses dari: https://comidaecultura.org/o-septuagenario-de-um-aliado-das-infancias-brasileiras-pnae-completa-70-anos-em-2025-e-beneficia-cerca-de-41-milhoes-de-estudantes-no-pais/

Millennium Post. Diakses dari: https://www.millenniumpost.in/nation/cec-should-be-suspended-fir-filed-to-probe-who-in-govt-is-behind-his-actions-sibal-677064

Observer Research Foundation. Diakses dari: https://www.orfonline.org/expert-speak/poshan-abhiyaan-budget-2026-s-nutrition-delivery-test

Toth. https://sistematoth.com.br/blog/pnae-2026-reajuste-merenda-escolar-agricultura-familiar

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Diakses dari: https://undime-sc.org.br/noticias/pnae-tem-repasses-de-2026-concluidos-pelo-fnde/