periskop.id - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (BKLI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui jalur harga komoditas global.
Menurutnya, konflik di kawasan tersebut dapat mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis, seperti Indonesian Crude Price (ICP), batu bara, crude palm oil (CPO), hingga nikel. Kenaikan harga komoditas ini berpotensi menimbulkan tekanan terhadap inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga, serta berdampak secara parsial terhadap aktivitas ekonomi domestik.
"Konflik Timur Tengah berpotensi berdampak pada peningkatan harga komoditas ICP, batu bara, CPO, nikel tekanan terhadap inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, serta aktivitas ekonomi secara parsial," ujar Deni dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/3).
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, tekanan negatif tertahan oleh kenaikan harga komoditas ekspor utama seperti batu bara, CPO, dan nikel. Dampak kenaikan harga energi domestik dimitigasi melalui kebijakan subsidi untuk memastikan harga BBM dan listrik terjangkau bagi masyarakat.
Dari sisi perdagangan, Deni menyebut dampak terhadap ekspor Indonesia relatif terbatas. Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara Teluk tercatat sekitar US$8,7 miliar dari total ekspor nasional yang mendekati US$300 miliar.
Kendati demikian, kata Deni, pemerintah tetap mewaspadai risiko yang dapat timbul apabila terjadi penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur utama distribusi energi dunia.
"Meskipun demikian, risiko penutupan Selat Hormuz tetap perlu diwaspadai," terang dia.
Sementara itu, terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memperkirakan adanya potensi windfall penerimaan dari kenaikan harga komoditas andalan ekspor. Namun, di sisi lain terdapat tekanan belanja akibat peningkatan harga minyak dunia.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan Defisit APBN terkendali di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas berjalan optimal.
Ke depan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko sekaligus mengoptimalkan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan Indonesia di tengah dinamika global.
"Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan menjaga berbagai potensi risiko dan mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia," tutup Deni.
Tinggalkan Komentar
Komentar