Periskop.id - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan negara menjamin dan melindungi jamaah umrah yang saat ini masih tertahan atau terkendala pulang ke Tanah Air, menyusul meningkatnya eskalasi perang di kawasan Timur Tengah.
"Ya yang jelas negara hadir, Kementerian Haji dan Umrah punya kantor di Arab Saudi namanya Kantor Urusan Haji," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kemenhaj Sumbar M. Rifki di Kota Padang, Senin.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kemenhaj Sumbar terkait 2.500 hingga 3.000 orang jamaah umrah asal Ranah Minang yang hingga kini masih tertahan di Arab Saudi, menyusul konflik di kawasan Timur Tengah beberapa hari terakhir.
Selain itu, kata Rifki, Pemerintah Indonesia juga memiliki perwakilan Konsulat Jenderal (Konjen) di Arab Saudi yang memiliki tugas untuk melindungi setiap jamaah umrah ketika terjadi permasalahan di sana.
"Jadi ketika ada jamaah umrah yang mungkin terkendala pulang, itu nanti ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah di Arab Saudi melalui Kantor Urusan Haji," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Rifki membenarkan, pasca-meletusnya perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya Israel, masih terdapat 136 calon jamah umrah asal Sumbar bertolak ke Arab Saudi pada Minggu (1/3/2026).
Namun untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, pemerintah melalui Kemenhaj RI dan Kemenhaj Sumbar sudah mengimbau, agar pihak travel dan calon jamaah umrah menahan keberangkatan ke Tanah Suci hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Terkait 2.500 jamaah umrah yang masih tertahan di Arab Saudi, Rifki mengatakan ribuan orang jamaah umrah tersebut dijadwalkan pulang atau tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, pada 5 Maret 2026.
58 Ribu Jamaah
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta pemerintah memberi perlindungan, serta mempersiapkan skema pemulangan yang jelas terhadap jamaah umrah Indonesia yang terdampak konflik di kawasan Timur Tengah.
"Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka,” kata Selly, Minggu.
Untuk diketahui, terdapat lebih dari 58 ribu jamaah umrah Indonesia yang saat ini belum dapat kembali ke tanah air sesuai jadwal, akibat gangguan penerbangan internasional yang dipicu eskalasi konflik regional. Situasi itu menempatkan ribuan warga negara Indonesia dalam posisi rentan, baik dari aspek kepastian perjalanan, keamanan, maupun kepastian layanan.
Selly menyampaikan, imbauan resmi yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menegaskan, pemerintah terus memantau situasi secara intensif dan mengambil langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan seluruh WNI, termasuk jamaah umrah.
Dalam imbauan tersebut, pemerintah menegaskan beberapa langkah penting sebagai bagian dari sistem perlindungan negara.
Menurut Selly, imbauan resmi tersebut merupakan langkah awal penting, namun harus diikuti dengan langkah konkret dan sistematis untuk memastikan kepastian pemulangan jamaah.
Langkah Darurat
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Timur Tengah untuk mengambil langkah darurat guna melindungi ribuan jemaah umrah asal Indonesia.
“Keselamatan dan perlindungan WNI harus menjadi prioritas utama. Negara wajib hadir memastikan mereka dalam kondisi aman, mendapatkan logistik yang cukup, serta kepastian informasi,” ujar Maman.
Lebih lanjut dia meminta koordinasi lintas sektoral yang intensif antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, dan Kementerian Perhubungan. Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan untuk menyusun skema mitigasi konkret.
Misalnya mulai dari pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah terlantar di negara transit. “Kami meminta pemerintah melakukan langkah mitigasi cepat. Mulai dari pendataan jemaah terdampak, penyediaan akomodasi hingga skema pemulangan yang aman jika situasi memungkinkan. Jangan sampai jemaah dibiarkan tanpa kepastian di bandara,” katanya.
Tinggalkan Komentar
Komentar