periskop.id - Di tengah ketidakpastian global dengan melonjaknya harga minyak mentah dunia, serta melemahnya nilai tukar Rupiah, pemerintah kembali melakukan strategi utamanya yakni efisiensi anggaran untuk mempertahankan defisit masih di bawah batas 3%.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkah ini diambil untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).
Menurut Prabowo, lonjakan harga minyak yang berpotensi menembus di atas US$100 per barel serta tekanan terhadap rupiah dapat memperbesar beban subsidi energi secara signifikan. Karena itu, pemerintah memilih tidak menambah beban fiskal secara berlebihan, melainkan melakukan penghematan besar-besaran pada pos belanja yang dinilai tidak produktif.
"Tolong Anda check transfer ke daerah mana yang dipotong dan mana yang tidak dipotong Kalau tidak salah Yang dipotong juga yang bersifat Tidak produktif," ujar Prabowo dalam acara diskusi 'Presiden Prabowo Menjawab', Jumat (20/13).
Ia menyebut, langkah efisiensi yang telah dilakukan mampu menghemat anggaran hingga Rp308 triliun, terutama dari pemangkasan belanja seremonial, perjalanan dinas, hingga pengeluaran operasional yang tidak mendesak.
Kebijakan ini, kata dia, menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal di tengah ketidakpastian global.
"Kita menghemat Rp308 triliun Dari pusat sebagian besar dan dari mana itu dari semua pengeluaran yang akal-akalan keyakinan saya itu semua Rp308 ini kalau tidak potong ini ke arah korupsi," terang dia.
Kepala negara itu, menegaskan, penghematan tersebut tidak menyasar sektor-sektor penting seperti pendidikan maupun layanan dasar masyarakat. Sebaliknya, efisiensi difokuskan pada belanja yang berpotensi pemborosan agar anggaran negara dapat dialihkan ke kebutuhan yang lebih prioritas.
"Jadi maaf ya ada yang dramatisasi Penghematan, kita tidak kurangi biaya pendidikan apapun kita tidak kurangi Kita tidak kurangi biaya operasional Kita tidak. Justru maaf ya kita buka-buka aja, saya berani Jangan nantang-nantang pemerintah pusat Iya kan banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan," tutup Prabowo.
Tinggalkan Komentar
Komentar