periskop.id - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5).
Salah satu menteri yang dipanggil adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.
Dalam pertemuan dengan presiden, Bahlil menyampaikan kondisi pasokan energi nasional, termasuk BBM dan LPG, saat ini dalam status aman terkendali.
“Tadi saya melaporkan kepada Pak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini. Maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi Insyaallah gak ada masalah,” ujar Bahlil di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/5).
Selain urusan energi, pertemuan tersebut juga membahas perkembangan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Fokus utama terletak pada izin tambang yang berada di kawasan hutan.
Bahlil menyoroti sejumlah wilayah pertambangan yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pemegang izin. Lahan-lahan produktif ini menjadi perhatian serius pemerintah agar dikelola lebih efektif.
Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan arahan tegas mengenai tata kelola sumber daya alam ini. Evaluasi dilakukan terhadap izin-izin yang sudah lengkap secara administrasi namun tak kunjung beroperasi.
“Pak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu, kalau tidak salah untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu,” katanya.
Langkah ini diambil guna memastikan kekayaan alam dikelola secara bertanggung jawab. Pemerintah tidak ingin ada izin tambang yang hanya dikuasai secara administratif tanpa memberikan dampak ekonomi nyata.
Proses evaluasi ini menyasar perusahaan-perusahaan yang membiarkan konsesinya terbengkalai. Penataan ulang wilayah tambang tersebut bertujuan agar distribusi lahan lebih berkeadilan bagi kepentingan negara.
Melalui pertemuan ini, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen kuat terhadap pembenahan sektor pertambangan. Fokus utama pemerintah adalah memperbaiki efektivitas penggunaan lahan demi kedaulatan energi.
Hingga saat ini, kementerian terkait terus memantau implementasi arahan Presiden di lapangan. Penataan regulasi pertambangan diharapkan rampung sesuai target waktu yang telah ditentukan.
Ketersediaan energi dan penataan tambang menjadi dua pilar penting dalam agenda Kabinet Merah Putih. Upaya ini dilakukan demi memastikan seluruh aset strategis bangsa memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Tinggalkan Komentar
Komentar