periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap potensi penghematan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp40 triliun per tahun. Opsi efisiensi ini muncul melalui skema pengurangan jadwal penyaluran makanan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
"Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh yang dia bilang aja Rp40 triliun hitungan pertama kasar tapi bisa lebih. Tapi bukan saya motong ya, emang dia (Kepala BGN Dadan) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini," ucap Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).
Bendahara negara ini menegaskan wacana penghematan tersebut bukan merupakan bentuk pemotongan anggaran dari pihak kementerian.
Inisiatif rasionalisasi dana ini murni berasal dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana selaku otoritas penyelenggara program.
"Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, nggak, dia juga melakukan efisiensi," tegasnya.
Angka penghematan puluhan triliun rupiah tersebut masih berstatus sebagai proyeksi perhitungan kasar tahap awal.
Ruang penghematan besar ini dipastikan tidak akan mengurangi kualitas manfaat utama program bagi sasaran penerima.
Pemerintah tetap berfokus menjaga standar kelayakan asupan gizi para peserta didik di seluruh penjuru negeri.
"Saya nggak ngerti hitungannya tapi dia bilang kira-kira seperti itu. ‘Saya bisa ini ini ini’. Ya udah kalau gitu. Yang penting kan ini ada efisiensi dan masyarakat anak sekolahnya masih bisa makan cukup," terangnya.
Rencana pemangkasan jadwal penyaluran makanan ini masih berada dalam tahap pembahasan internal instansi.
Kebijakan pengurangan hari operasional ini belum berstatus final untuk langsung diterapkan di lapangan.
Kepala BGN berencana melaporkan usulan efisiensi anggaran strategis ini secara langsung kepada Presiden.
"Belum. Dia (Dadan) kayak sepertinya dia mau lapor ke Presiden. Tapi potensi itu ada. Kalau kepepet ya itu bisa dijalankan kan dapet Rp40 triliun sendiri kata dia ya," tambahnya.
Langkah efisiensi program andalan ini dinilai bisa menjadi bantalan opsi penyelamatan jika kondisi fiskal negara menuntut penyesuaian mendesak.
"Jadi kalau kepepet ya itu yang dikerjakan itu. Jadi jangan bilang negaranya akan hancur. Apa yang bilang, ‘Dua bulan lagi hancur!’ Siapa yang bilang sih?" tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar