Periskop.id - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam menjaga ketahanan fiskal nasional. Khususnya di tengah krisis global yang dipicu konflik bersenjata Amerika Serikat-Israel dan Iran.
Hal itu disampaikan Eddy menanggapi pandangan Purbaya yang menegaskan, Indonesia belum darurat energi karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-nya yang kuat.
"Saya menghargai kinerja Menkeu yang menjaga resiliensi fiskal kita sehingga gejolak energi yang terjadi akibat perang di Timur Tengah belum mendorong Indonesia ke kondisi darurat energi," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/3).
Meski demikian, Eddy juga mewanti-wanti, APBN kuat bukan berarti Indonesia otomatis lolos dari krisis energi. "Namun demikian, kita perlu selalu waspada bahwa kuatnya APBN Indonesia saat ini bukan jaminan bahwa pasokan energi yang selama ini dipenuhi melalui jalur impor akan selalu terpenuhi,” ujarnya.
Ia menilai perang Iran-Israel-AS adalah disrupsi global yang sejajar dengan disrupsi ketika dunia dilanda covid-19. Pada saat itu, sejumlah produk dan komoditas sulit diimpor, karena negara-negara produsen membutuhkannya di negara masing-masing.
"Artinya, andaikata kita memiliki kecukupan dana untuk membelinya sekalipun, belum tentu negara produsen bersedia menjual produk yang dimaksud,” kata Eddy.
Menurutnya, risiko inilah yang dihadapi Indonesia saat ini. Meski Indonesia memiliki APBN yang kuat, namun belum tentu mampu memenuhi kebutuhan energi seperti BBM, migas dan elpiji yang selama ini diimpor. Pasalnya, komoditas tersebut diperebutkan oleh banyak negara dan dibatasi penjualannya oleh negara penghasil.
Untuk itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan tetap waspada, sekaligus berupaya memastikan bahwa sumber pasokan energi Indonesia dapat diandalkan. Eddy juga menegaskan dalam kondisi krisis energi global saat ini prioritas utamanya adalah mewujudkan reliability of supply dan bukan sekedar availability of supply.
Selain itu, ia juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto, untuk membangun ketahanan energi nasional melalui percepatan transisi energi sehingga perlu dilaksanakan segera.
"Perang di Timur Tengah saat ini merupakan alarm bahwa ketahanan energi Indonesia rentan. Oleh karena itu, kita perlu segerakan transisi energi, perkuat elektrifikasi dan mengembangkan sumber bioenergi nasional yang melimpah. Selagi APBN kita kuat, ini adalah saatnya kita membangun ketahanan energi yang kuat pula," tutur anggota Komisi XII DPR RI ini.
Harga BBM
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN masih kuat menyerap kenaikan harga minyak global dengan menanggung kenaikan biaya energi. Hal ini menurutnya dilakukan agar dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga BBM.
“Di luar tidak ada gejolak berarti, kan, sekarang? Karena pemerintah meng-absorbkenaikan biayanya,” kata Purbaya beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, pemerintah tidak berencana menaikkan harga BBM subsidi. Ia menjelaskan, fungsi kebijakan fiskal adalah menjadi peredam gejolak global, termasuk ketika harga minyak dunia meningkat.
Jika kenaikan tersebut langsung diteruskan ke harga BBM, maka kondisi itu berpotensi memperlambat ekonomi. Termasuk menekan daya beli masyarakat.
Purbaya menilai, kemampuan APBN untuk menyerap kenaikan harga minyak masih cukup pada kondisi saat ini. Namun, pemerintah tetap mewaspadai kemungkinan kenaikan harga yang lebih tinggi karena harga minyak dunia bersifat fluktuatif.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan harga minyak dunia menyentuh level US$150 dolar, Purbaya menilai jika kondisi tersebut terjadi, lonjakan itu tidak akan berlangsung lama karena berpotensi memicu resesi global.
“Tidak apa-apa (kalau harga minyak ke level 150 dolar AS per barel), kita pasti selamat. Kita tidak akan hancur. Kenapa? Tidak akan lama ke US$150. Karena semuanya akan resesi. Sehabis itu jatuh dalam sekali,” terangnya.
Ia mencontohkan lonjakan harga minyak pada masa lalu yang sempat mencapai sekitar US$150 per barel, sebelum akhirnya turun drastis hingga jauh lebih rendah. Hal tersebut, menurut dia, menunjukkan bahwa ekonomi global tidak dapat bertahan lama dengan harga minyak yang terlalu tinggi.
Purbaya juga menilai, produsen minyak pada akhirnya tidak akan membiarkan harga terlalu tinggi dalam waktu lama. Ini karena kondisi tersebut, lanjutnya, justru dapat merugikan mereka sendiri ketika permintaan energi turun akibat perlambatan ekonomi global.
Di sisi lain, pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila harga minyak terus meningkat dalam jangka waktu lama. Pada kondisi tertentu, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan anggaran untuk meminimalkan dampak terhadap perekonomian domestik.
Ketika ditanya mengenai rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk pelebaran defisit anggaran, Purbaya menyebut kondisi anggaran saat ini masih dinilai aman, sehingga langkah tersebut belum menjadi pembahasan.
Menurut dia, evaluasi terhadap kondisi fiskal akan dilakukan apabila harga minyak tinggi bertahan dalam waktu lama. Namun, hingga saat ini, Purbaya menilai kondisi tersebut belum terlihat.
“Itu belum kelihatan sampai sekarang, karena anggarannya kan masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi tidak langsung Perppu,” kata Purbaya.
Tinggalkan Komentar
Komentar