Periskop.id - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mendorong akses pekerjaan yang lebih luas dan bisa dijangkau dari mana saja. Hal ini demi kemajuan dan pemerataan pembangunan kependudukan, utamanya di desa.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, arus balik kini menjadi fenomena yang semakin kompleks. Pasalnya, banyak pemudik kembali ke kota dengan membawa keluarga atau kerabat untuk mencari pekerjaan dan kehidupan lebih baik.
"Dengan dukungan digitalisasi dan peningkatan keterampilan, masyarakat usia produktif dapat tetap bekerja tanpa harus pindah ke kota. Jika peluang kerja bisa diakses dari mana saja, maka urbanisasi bisa ditekan, dan desa tidak lagi hanya menjadi daerah asal tenaga kerja, tetapi pusat pertumbuhan baru," kata Bonivasius, Senin (30/3).
Oleh karena itu kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang sedang dibahas oleh pemerintah untuk mengantisipasi krisis energi akibat konflik global, menjadi salah satu alternatif penting. Khususnya dalam pemerataan tenaga kerja dan mengurangi penumpukan yang selama ini hanya terjadi di kota-kota besar.
Bonivasius menilai arus balik yang masif juga berdampak pada desa yang kehilangan tenaga kerja produktif dan menghadapi risiko penuaan penduduk (aging population). Desa pun kerap hanya menjadi lumbung tenaga kerja bagi kota.
Ketimpangan Ekonomi
Ia juga memaparkan data ketimpangan ekonomi yang terlihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dimana wilayah seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Timur mencatat PDRB per kapita di atas Rp300 juta, sementara banyak provinsi lain masih di bawah Rp60 juta. Indeks ketimpangan yang berada di kisaran 0,38–0,40 juga menunjukkan distribusi pendapatan yang belum merata.
"Melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK), BKKBN mendorong pemerintah daerah memperkuat ekonomi lokal desa, mulai dari pengembangan pertanian presisi, perikanan terpadu, hingga ekonomi kreatif dan ekowisata," tuturnya.
Dalam konteks tersebut, lanjutnya, kebijakan WFH dinilai bisa menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan. Fenomena arus balik Lebaran kini tidak lagi bisa dianggap sekadar mobilitas musiman, tetapi berkembang menjadi gelombang urbanisasi baru yang meningkatkan tekanan pada kota-kota besar, termasuk dalam konsumsi energi.
"Arus balik yang lebih besar dari arus mudik bukan sekadar fenomena transportasi, tetapi cermin ketimpangan struktural antara desa dan kota," ucap Bonivasius.
Ia menegaskan, arus balik yang lebih besar dibanding arus mudik harus menjadi alarm bagi kebijakan kependudukan nasional. Tanpa intervensi yang tepat, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban demografi.
“Bonus demografi hanya akan optimal bila desa menjadi pusat pertumbuhan baru. Dengan begitu masyarakat tidak perlu lagi berbondong-bondong ke kota, dan pembangunan bisa lebih merata sekaligus berkelanjutan,” ujarnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar