Periskop.id - Kepala Dinas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto menyatakan, jumlah pendatang baru di Jakarta sejak 25 hingga 30 Maret 2026 telah mencapai 1.000 jiwa.
“Kalau melihat perkembangan hasil Pelayanan Adminduk dari tanggal 25 Maret sampai dengan 30 Maret 2026, sudah mencapai 1.000 Jiwa pendatang baru pascalibur Lebaran 2026,” kata Denny di Jakarta, Rabu (1/4).
Menurut dia, tahun ini, jumlah pendatang ke Jakarta diprediksi mengalami penurunan. Tren penurunan jumlah pendatang itu sudah terjadi selama tiga tahun terakhir.
Dia menilai penurunan jumlah pendatang ke Jakarta terjadi karena tiga faktor. Pertama, mulai meratanya pertumbuhan ekonomi di daerah.
Saat ini, kata dia, sejumlah wilayah telah memiliki sentra industri yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga masyarakat tidak lagi harus datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.
Faktor kedua, kata Denny, yaitu perubahan pola pikir masyarakat terhadap Jakarta. Saat Jakarta bertransformasi sebagai ibu kota global, kebutuhan akan kompetensi dan keterampilan semakin tinggi.
Kondisi tersebut dapat membuat calon pendatang menyadari bahwa hidup di Jakarta tidak cukup hanya bermodal nekat, melainkan harus memiliki kemampuan yang memadai agar bisa bertahan.
Faktor ketiga, yakni kesiapan tempat tinggal. Banyak calon pendatang yang belum mengetahui akan tinggal di mana sesampainya di Jakarta. Karena tidak memiliki kepastian tempat tinggal, maka banyak warga daerah memilih untuk menunda kedatangannya ke Jakarta.
Kendati demikian, Denny mengatakan data tersebut masih menunggu perkembangan hingga akhir April 2026. Ia menjelaskan mulai 1 hingga 29 April 2026, jajaran Dukcapil, baik Suku Dinas Kota atau Kabupaten, Sektor Dukcapil Kecamatan maupun Satuan Pelaksana Dukcapil Kelurahan, melaksanakan Kegiatan Jemput Bola Pelayanan Adminduk di beberapa RW, bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta pengurus RT/RW setempat.
Miliki Kemampuan
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo kembali mengingatkan agar warga yang datang ke ibu kota memiliki kemampuan untuk bekerja sehingga tidak menjadi beban.
"Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja, dan kapabilitasnya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/3).
Pria yang akrab disapa Pram itu pun menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi. Pihaknya, kata dia, sangat terbuka bagi siapapun yang ingin merantau bekerja di ibu kota.
Namun, dia mengatakan apabila warga yang datang tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, maka pihaknya akan melakukan penertiban.
“Dalam hal yang seperti itu (pendatang yang tak punya kemampuan kerja), pasti akan kami berikan ruang untuk ditertibkan. Tidak bisa orang kemudian datang tanpa mempunyai kemampuan apa pun dan menjadi beban. Jadi, Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami meminta bagi siapa pun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras di Jakarta,” ungkap Pramono.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Nabilah Aboebakar Alhabsyi telah meminta Pemprov DKI agar memperkuat pendataan dan pengawasan administratif kependudukan. Pemprov DKI juga dimintanya memberikan edukasi kepada calon pendatang, mengenai kondisi riil lapangan kerja dan biaya hidup di ibu kota.
Menurut dia, urbanisasi tanpa persiapan hanya akan menambah persoalan baru, mulai dari meningkatnya pengangguran hingga bertambahnya permukiman tidak layak huni. "Kota ini terbuka bagi siapa pun, tetapi mari bersama menjaga agar kota ini tetap tertib dan layak bagi seluruh warganya," tutur Nabilah.
Tinggalkan Komentar
Komentar