Periskop.id – Penutupan aktivitas tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor memicu tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh puluhan ribu warga. Bupati Bogor Rudy Susmanto secara terbuka menyuarakan kondisi tersebut. Ia pun mendesak pemerintah provinsi segera memberikan kepastian kebijakan, terutama untuk tambang yang telah mengantongi izin resmi.
“Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin,” kata Rudy dalam orasinya di hadapan ribuan peserta aksi di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Senin (4/5).
Menurut Rudy, sektor pertambangan menjadi tulang punggung ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang. Penutupan tambang dalam beberapa bulan terakhir membuat banyak warga kehilangan sumber penghasilan.
Ia menegaskan, pemerintah daerah dan masyarakat siap menjalankan aktivitas tambang sesuai aturan yang berlaku, termasuk komitmen terhadap pengelolaan lingkungan. Untuk menjawab persoalan dampak lalu lintas yang selama ini menjadi keluhan, Pemkab Bogor juga telah menyiapkan solusi berupa pembangunan jalur khusus angkutan tambang.
“Tahun ini kami anggarkan pembebasan lahan untuk jalur angkutan tambang sebagai solusi agar tidak mengganggu pengguna jalan lain,” ujarnya.
Proyek tersebut saat ini telah memasuki tahap penetapan lokasi, dengan target pembebasan lahan rampung pada 2026 agar pembangunan fisik dapat segera dimulai.
Proses Evaluasi
Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat masih melakukan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Rudy menyatakan pihaknya menghormati proses tersebut, namun berharap keputusan dapat segera diambil, khususnya untuk tambang legal.
“Kami menghargai proses evaluasi, namun kami berharap hasilnya dapat segera diputuskan, terutama untuk tambang yang memiliki izin,” serunya.
Dampak ekonomi dari penutupan tambang juga disuarakan langsung oleh masyarakat. Ketua Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang Dani Murdani, menyebut kondisi warga semakin sulit setelah berbulan-bulan kehilangan pekerjaan.
“Masyarakat kami sudah tujuh bulan merasakan dampak penutupan tambang. Kami datang menuntut keadilan dan berharap aktivitas tambang legal dapat kembali dibuka,” ucap Dani.
Aksi yang diikuti sekitar 7.720 orang tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat, sekaligus menjadi bentuk tekanan agar pemerintah segera mengambil keputusan.
Secara nasional, sektor pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sekitar 12–13% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2025, serta menjadi sumber utama pendapatan di sejumlah wilayah berbasis sumber daya alam.
Namun, aktivitas tambang juga menghadapi tantangan besar terkait dampak lingkungan dan keselamatan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam beberapa tahun terakhir mendorong penertiban tambang ilegal serta peningkatan standar operasional tambang berizin agar lebih berkelanjutan.
Situasi di Bogor mencerminkan dilema klasik antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan. Pemerintah daerah berharap solusi yang diambil tidak hanya mengakomodasi aspek penertiban, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi warga yang selama ini bergantung pada sektor tersebut.
Tinggalkan Komentar
Komentar