Periskop.id – Pemerintah mempercepat pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa sebagai proyek strategis nasional untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman krisis iklim. Proyek sepanjang 575 kilometer tersebut akan dibagi ke dalam 15 segmen agar pengerjaan bisa dilakukan secara paralel.
"Pembangunannya sendiri kurang lebih sekitar 575 kilometer di Pantura Jawa. Kami bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," ujar Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (4/5).
Pembagian ini memungkinkan percepatan konstruksi sekaligus mempermudah koordinasi lintas wilayah. BOPPJ juga tengah menyiapkan tahapan perencanaan hingga groundbreaking yang dilakukan bersamaan dengan pembangunan infrastruktur di lapangan.
Menurut Didit, proyek ini tidak hanya mengandalkan pendekatan konstruksi konvensional, tetapi juga mengusung konsep pembangunan tematik dan terintegrasi. "Dengan kondisi seperti itu, (pembangunan) 575 km tadi tentunya tematik, tidak melulu yang grey (infrastruktur) tapi tematik. Bagaimana ke depannya? Ke depannya kita tetap melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai tugas kita bahwa perencanaan pembangunan dan pengelolaan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah setempat," bebernya.
Asal tahu saja, Proyek Giant Sea Wall menjadi bagian dari strategi besar perlindungan pesisir Pantura Jawa yang mengombinasikan berbagai pendekatan, mulai dari tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (onshore dike), hingga solusi berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove.
Selain melindungi kawasan industri dan infrastruktur strategis, proyek ini juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, terutama nelayan.
"Tentunya pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada kehidupan di situ, ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan," ucap Didit.
Untuk itu, pemerintah akan melibatkan berbagai kementerian dalam implementasinya, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, hingga Kementerian Koperasi guna memastikan pembangunan berjalan inklusif.
"Inilah yang akan kita kawinkan nanti dengan Kementerian Kelautan Perikanan tentunya, terus Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentunya, Kementerian Koperasi dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih kita hybrid-kan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian-kementerian lainnya," lanjutnya.
Secara geografis, kawasan Pantura Jawa memang menghadapi tekanan lingkungan yang serius. Data Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan beberapa wilayah di pesisir utara Jawa mengalami penurunan muka tanah hingga 1–10 cm per tahun. Bahkan di beberapa titik seperti Jakarta Utara bisa mencapai lebih dari 10 cm per tahun.
Sementara itu, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mencatat, kenaikan muka air laut global berkisar 3–4 mm per tahun, yang memperparah risiko banjir rob di wilayah pesisir rendah seperti Pantura Jawa.
Kombinasi penurunan tanah, kenaikan muka laut, dan curah hujan tinggi membuat kawasan ini semakin rentan terhadap banjir dan abrasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh permukiman warga, tetapi juga kawasan industri, pelabuhan, bandara, serta lahan pertanian.
Pemerintah menegaskan, pembangunan Giant Sea Wall bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan langkah jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan kehidupan di pesisir utara Jawa.
Dengan pendekatan terintegrasi dan pelaksanaan paralel di 15 segmen, proyek ini diharapkan mampu menjadi solusi komprehensif dalam menghadapi ancaman perubahan iklim sekaligus memperkuat ketahanan wilayah pesisir Indonesia.
Tinggalkan Komentar
Komentar