periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp112,1 triliun atau sekitar 24,4% dari target APBN sebesar Rp459,2 triliun.
“Realisasi PNBP tumbuh 7%, Rp112,1 triliun. Masih dibuat harga sedikit, tapi nanti akan didorong lagi ke tingkat yang lebih cepat, lebih tinggi lagi,” ucap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (5/5).
Secara tahunan, PNBP tercatat terkontraksi 3,0% (year-on-year/yoy). Namun, jika komponen Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) seperti dividen BUMN tidak diperhitungkan, maka PNBP justru mencatat pertumbuhan sebesar 7,0% yoy.
Dari sisi komponen, PNBP Sumber Daya Alam (SDA) migas mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 25,4% yoy. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP), penurunan lifting minyak bumi, serta perubahan kebijakan terkait bagi hasil. Rata-rata ICP pada periode Desember 2025 hingga Februari 2026 juga tercatat turun 10,3% yoy, yang turut menekan penerimaan sektor ini.
Sebaliknya, kinerja positif terlihat pada PNBP SDA nonmigas yang tumbuh 7,1% yoy, didorong kenaikan harga komoditas global. Beberapa komoditas mencatat lonjakan signifikan, seperti emas yang naik 73%, tembaga 40%, dan nikel 9%.
Selain itu, PNBP dari Kementerian/Lembaga (K/L) juga menunjukkan pertumbuhan kuat sebesar 22% yoy, terutama karena peningkatan volume layanan publik serta penguatan penegakan hukum.
Pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) bahkan tumbuh lebih tinggi lagi, yakni 27,3% yoy, yang didorong oleh kenaikan tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Lebih jauh, Purbaya menyatakan akan ada kebijakan tambahan dari sektor sumber daya mineral (SDM) selain bea keluar. Ia menjelaskan, ketika kebijakan bea keluar mulai diterapkan, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap barang ekspor sehingga praktik invoicing bisa lebih terjaga. Dengan demikian, PNBP diharapkan meningkat.
“Nanti ada kebijakan dari Kementerian ESDM selain bea keluar. Ketika bea keluar itu mulai berjalan, kita bisa memeriksa barang-barang yang diekspor sehingga invoicing bisa dijaga dan harusnya PNBP akan menjadi lebih baik. Jadi kebocoran akan ditutup semaksimal mungkin,” tutupnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar