periskop.id - Gubernur Bank Indonesia (BI) menyatakan nilai tukar rupiah saat ini sedang berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued, sehingga otoritas moneter langsung menyiapkan tujuh langkah strategis guna menstabilkan kondisi tersebut.
"Tadi dibahas dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden mengenai nilai tukar. Berkaitan dengan dua hal penting mengenai nilai tukar, yang pertama nilai tukar sekarang itu under value dan ke depan kita yakin ini akan stabil dan menguat," katanya saat Konferensi Pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5).
Ia meyakini mata uang domestik akan segera bangkit karena ditopang oleh fundamental ekonomi nasional yang masih sangat kokoh.
Kekuatan fundamental ini tercermin dari realisasi pertumbuhan ekonomi menembus 5,61%, tingkat inflasi yang rendah, laju kredit tinggi, serta cadangan devisa yang mumpuni.
BI mencatat tekanan terhadap nilai tukar dalam rentang jangka pendek belakangan ini murni dipicu oleh kombinasi sentimen global dan faktor musiman.
Dinamika perekonomian global sangat terpengaruh oleh melambungnya harga minyak dunia, lonjakan suku bunga acuan Amerika Serikat, serta imbal hasil US Treasury 10 tahun yang mencapai level 4,47%.
Tren musiman sepanjang bulan April hingga Juni juga mendongkrak eskalasi permintaan dolar untuk pembayaran repatriasi dividen, utang luar negeri, hingga biaya keberangkatan haji.
Menghadapi tekanan ganda tersebut, BI mengaktifkan langkah pertama berupa intervensi tunai dan forward di pasar domestik maupun luar negeri seperti Hong Kong, Singapura, London, hingga New York.
Langkah kedua berfokus pada penjagaan aliran modal masuk melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna mengimbangi keluarnya dana asing dari pasar saham dan surat utang.
Strategi ketiga menyasar pembelian Surat Berharga Negara (SBN) langsung dari pasar sekunder yang nilai transaksinya kini telah menyentuh Rp123,1 triliun.
BI turut melancarkan jurus keempat dengan menjamin ketersediaan likuiditas perbankan di pasaran tetap melimpah melalui pertumbuhan uang primer menyentuh 14,1%.
Langkah kelima menyasar pembatasan transaksi valas melalui penurunan batas maksimal pembelian dolar tanpa underlying dari USD 100 ribu menjadi hanya USD 50 ribu per orang setiap bulannya.
Strategi keenam mencakup penguatan operasi offshore non-delivery forward dengan mengizinkan bank domestik ikut menjual pasokan valas di luar negeri demi menstabilkan nilai tukar.
Langkah ketujuh diakhiri dengan memperketat proses pengawasan langsung terhadap seluruh bank dan korporasi yang mencatatkan aktivitas pembelian dolar berintensitas tinggi.
"Kami kirim pengawas ke sana koordinasi dengan Bu Fredrika Widyasari dan Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjadi," ujar Perry.
Tinggalkan Komentar
Komentar